10 Persen Terhadap Para Pengusaha Kuliner Dinilai Cukup Memberatkan

Palembang,Surya Post

Dalam penetapan Pemerintah Kota Palembang tentang pungutan pajak 10 persen,terhadap rumah makan dinilai perlu dikaji ulang.Mengingat pada saat sekarang ini semuah bahan baku dan oprasional semuanya miningkat,hingga melemahnya daya beli masyarakat membuat pengusaha rumah makan terancam bangkrut jika diteruskan.Dengan dterapkannya peraturan pemerintah menetapkan pungutan pajak 10 persen, ratusan pengusaha Rumah Makan (RM) Padang yang tergabung dalam Persatuan Pengelola Rumah Makan Minang (PPRMM) Sumsel, merasa keberatan membayar pajak sebesar 10 persen yang ditetapkan oleh Pemkot Palembang.Hal ini diungkapkan Ketua Persatuan Pengelola Rumah Makan Minang (PPRMM) Sumsel Ridwan Hayatuddin, SH,selain itu dikatakan  Ridwan Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan sebesar 10 persen terhadap para pengusaha kuliner dinilai cukup memberatkan para pengusaha.

Khususnya para pengusaha RM Padang yang masuk dalam kategori menengah ke bawah.“Jadi, permasalahan pajak sangat memberatkan, apalagi pajak tersebut bukan hanya dikenakan untuk restoran besar saja, tetapi RM kecil juga.Untuk itu Kami berharap kepada Pemerintah Kota Palembang,supaya  mengkaji ulang pungutan pajak ini,” tegasnya di sela Musda ke VI PPRMM di gedung Serba Guna BMKM Jalan Soekarno Hatta Palembang, Sabtu (30/11).Pria yang untuk kali kedua terpilih sebagai Ketua PPRMM ini menambahkan bahwa ketetapan pajak yang dikeluarkan terhadap usaha kuliner tersebut sangat tidak tepat. Terlebih, saat ini ekonomi masyarakat di Sumsel tengah melambat sehingga menyebabkan daya beli turut terkena imbasnya.

“Sekarang barang mahal semua, daya beli rendah. Sementara pajak dinaikkan, bagaimana lagi pengusaha mau untung,” ungkap Ridwan.Ketua Pelaksana Musda PPRMM Andi Muksin menambahkan seharusnya kebijakan kenaikan pajak itu dikaji ulang atau menyesuaikan dengan omzet dari masing-masing jenis usaha rumah makan Padang.Ia mengaku pihaknya siap membantu pemkot Palembang dalam membayar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, akan tetapi pihaknya berharap ada kebijakan anyar untuk penyesuaian harga pajak.“Pengusaha RM Padang sebenarnya siap bayar pajak, asalkan disesuaikan. Kami harap pemerintah mengerti keadaan ekonomi saat ini tengah sulit,” harapnya.Menurutnya, PPRMM Sumsel kini tengah memiliki sedikitnya 400 anggota yang tersebar di berbagai titik. Mulai dari Pengusaha RM kelas menangah hingga kebawah. (Red-Net)