Anggota DPRD, Tolak Pembangunan Kompleks Perkantoran

Muratara ,Surya Post

Jika sebelumnya banyak pihak yang meminta percepatan pembangunan kompleks perkantoran di pusat ibu kota, Kabupaten Muratara. Namun berbeda lagi dengan tanggapan anggota komisi I, DPRD Muratara, bidang pemerintahan.“Saya mengusulkan ditunda saja, Kalau di tanya mengapa. Karena masih banyak kebutuhan prioritas masyarakat yang mesti dipenuhi,” kata Hermansyah Syamsiar anggota komisi I DPRD Muratara, saat di bincangi, Kemarin (4/11).Dia meminta, Bupati dan jajarannya agar menuntaskan sejumlah program pembangunan prioritas. Seperti fasilitas dan sarana umum yang belum rampung dikerjakan Pemerintah.

Karena sampai saat ini, pihaknya menilai, masih banyak pekerjaan penting yang belum rampung dikerjakan Pemerintah. Seperti pembangunan Gardu Induk, pelayanan pusat kesehatan, sarana air bersih, jalan, jembatan dan akses bagi masyarakat.“jika Bupati melakukan pembangunan kompleks perkantoran dan gedung DPRD. Tentunya banyak dana pembangunan sarana umum yang tersedot ke sana. Warga kita membutuhkan perhatian,” timpalnya.Untuk merealisasikan gagasnya itu, pihaknya akan kembali melakukan pembahasan bersama OPD dan anggota DPRD lainnya. Untuk menargetkan program pembangunan sehingga menjadi lebih tearah. “Nanti akan kita usulkan dibatalkan dulu pembangunan di 2020 itu, apa lagi untuk kompleks perkantoran.

Nanti saja, itu tidak terlalu penting, karena gedung DPRD dan kantor yang ada juga masih layak di gunakan,” bebernya.Meri, Warga Kecamatan Rupit, mengaku, program pembangunan di wilayah ibu kota Muratara masih minim. Pihaknya berharap, percepatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah, bisa memberikan kontibusi terhadap wajah ibu kota Kabupaten.“Kita minta ibu kota Muratara ini banyak pembangunan. Itu supaya, wilayah kita cepat maju dan di lihat oleh warga daerah lain sebagai daerah yang benar-benar berkembang,” timpalnya.Sementara itu, Rudi Hartono dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Abri yang menyoroti program pembangunan di wilayah Muratara, menuturkan. Saat ini sudah banyak program pembangunan yang menggunakan APBD maupun APBN di wilayah Muratara.

Namun pihaknya menyayangkan, masih minimnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif di daerah tersebut. “Contohnya banyak pembangunan yang dilakukan di Muratara, belum sampai satu bulan bangunannya sudah rusak. Ada juga pembangunan yang belum 100 persen sudah hancur duluan, artinya kurang pengawasan,” bebernya.Terkait pembangunan kompleks perkantoran, dia menilai sebaiknya pembangunan itu ditunda. Menimbang, karena saat ini masih banyak sejumlah fasilitas dan pelayanan publik yang di butuhkan masyarakat belum terpenuhi. “Sebaiknya di tunda saja, karena masih banyak warga kita yang butuh pelayanan publik. Baik jalan dan sarana umum lainnya,” tutupnya.(Sumeks.co)‎