Aparatur Pemerintah Desa Juga Tidak Boleh Terlibat Langsung Dalam Politik

Martapura, Surya Post

Bupati Kabupaten Ogan Komring Ulu Tumir (OKUT) Kholid Mawardi,telah membuka acara Bimbingan Teknis LHKPN (e-filing) dilingkungan Pemkab OKU Timur.Acara tersebut langsung dihadiri komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),yang berlangsung Rabu 14-3-2017 di Aula Bina Praja I. “Kita menyambut baik kegiatan inim sebagai bekal dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih,”Hal ini diungkapkan  Bupati OKUS Kholid pada saat pembukaan Bimtek LHKP.

Selain itu menurut Bupati, bagi dirinya sudah tidak heran dengan LHKPN karena,karena jauh sebelumnya sudah sering melakukan pelaporan LHKPN. “Jadi, karenma itu dalam hal ini saya minta semua pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Timur, agar segera melaporkan harta kekayaannya untuk mendukung program Pemerintah melalui KPK, dalam hal pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Kholid juga menekankan pentingnya hubungan baik dalam pekerjaaan,terutama pada lingkungan birokrasi pemerintahan. Karena dengan adanya hubungan baik, maka akan terjalin komunikasi yang baik sehingga bisa meningkat kinerja birokrasi. “Saya tekankan, hubungan baik harus dijaga anatara kepala dinas dan sekretaris dinas, antara camat dan sekcam, antara kepala dinas dan birokrasi dibawahnya,” kata Kholid.

Pada kesempatan itu juga, Kholid mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat langsung dalam politik menjelang pilkada serentak. “Tidak hanya ASN, aparatur pemerintah desa juga tidak boleh terlibat langsung dalam politik, dan ini sesuai dengan perintah Undang-undang Desa. Makanya, undang-undang itu dibaca biar kita mengerti masalah hukum,” himbau Kholid.(Sp-net)