Bangunan Fisik Mudah Dijadikan Bukti Si Kepala Desa

Photo : Kliksumatera

Lahat,Surya Post

Dana Desa (DD) yang dikucurkan oleh pemerinta setiap tahun adalah untuk digunakan pembangunan fisik,selain itu juga dapat juga dimanfaatkan untuk dibidang ekonomi masyarakat melalui progran pemberdayaan.Namun menyangkut masalahnya, konsepsi pemberdayaan masih terbilang asing bagi mayoritas Kepala Desa beserta perangkat desa ya ada di 360 Desa di kabupaten Lahat.Boleh dikatakan dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih merajai pemikiran para kepala desa sampai saat ini. Pola ini masih terjadi karena selama ini memang itulah yang berjalan di desa. Porsi pemberdayaan masyarakat hanya mendapat bagian yang sangat sedikit.

Karena itulah dalam melaksanakan pembangunan fisik yang selalu menjadi program utama desa,Dengan alasan, bagi seorang kepala desa, bangunan fisik bakal mudah dijadikan bukti si kepala desa sudah menjalankan pembangunan bagi warga desa.Demikian juga masala pemberdayaan masyarakat mengandung tantangan pemikiran yang jauh lebih kompleks dibanding membangun jalan atau jembatan. Program pemberdayaan juga sangat rentan konflik karena tidak bisa berlaku untuk semua warga. Demikian juga progaram pemberdayaan ekonomi berupa pemberdayaan masyarakat Desa,antaralain  contohnya untuk mencetak sawah memproduksi gabah/padi, program budi daya ikan/peternakan yg di kelola melalui BUMDES’

Bilamana usaha tersebut dilaksanakan dengan baik tentunya, akan memberikan keuntungan bagi desa yg bisa menerapkan program tersebut.Untuk itu Pemerintah desa dalam program menggunakan Dana Desa, harus berubah dan semakin bervisi.Tak bisa lagi menghabiskan dana desa hanya untuk membangun fisik. Melainkan harus pula memompa kesejahteraan masyarakat sesuai aset dan potensi yang ada. Salahsatunya melalui Badan Usaha Milik Desa yang saat ini sedang gencar didorong pemerintah di seluruh desa se-Indonesia. Lalu, apa saja program pemberdayaan yang harus di genjot desa?

Prioritas dana desa yang ditetapkan Kementerian Desa PDTT adalah peningatan investasi ekonomi, dukungan peningkatan ekonomi dari BUMDesa, peningkatan ketahanan pangan, bantuan hukum masyarakat desa, promosi kesehatan masyarakat, kegiatan pengelolaan hutan/pantai/desa dan edukasi pelestarian lingkungan hidup.Pada program pembangunan, Kementerian Desa menetapkan infrastruktur, kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan Kebudayaan, produksi dan distribusi, energi terbarukan. Dari deretan prioritas ini jelas perangkat desa kini harus jauh lebih serius berpikir mengenai visi pemberdayaan.

Di kabupaten Lahat Menurut kepala dinas Pemdes Ekman Mulyadi saat diskusi bersama potretsumsel.co.id diruang kerjanya selasa (11/02/2020) mengatakan bahwa permasalahan utama ada di pemerintahan desa itu sendiri kurang pekanya Pemerintahan Desa (Kepala Desa) tentang pentingnya program pemberdayaan itu sendiri serta tim pendamping desa yang kurang berkompent dalam memberi saran/masukkan Kepada setiap kepala desa/pemerintah desa yg di dampinginya

“Hal itulah yg menjadi kurang berjalannya program dari pemberdayaan masyarakat desa yaitu pemberdayaan ekonomi, bahkan bupati Cik.Ujang juga pernah menginstruksikan agar setiap desa yg di aliri oleh sungai bisa membudidayakan ikan untuk mencukupi pasokan kebutuhan ikan lokal  melalui program pemberdayaan BUMDES yg didanai dari Dana Desa” ujarnyaKedepannya PemKab Lahat khususnya Pemdes berharap agar pemerintah Desa harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola Dana Desa agar Masyarakat Lebih bisa di berdayakan melalui BUMDES demi tercapainya tujuan Masyarakat kabupaten lahat yg Bercahaya melalui program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan memaksimalkan pengelolaan Dana Desa untuk hal hal yang lebih produktif” Pungkasnya sambil mengakhiri diskusi (Sp-Net)