Bupati Muba Pimpin Apel Bersama dan Halal Bihalal

Sekayu,Surya Post

Pasca libur panjang Idul Fitri 1440 Hijriah, sebanyak 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Musi Banyuasin (Muba) kedapatan tidak hadir alias membolos.Hal itu diketahui setelah tim dari Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muba telah merekap dari beberapa perangkat daerah, kecamatan Sekayu serta kelurahan dalam kota Sekayu.Kepala BKPSDM Sunaryo Yazid S.STP melalui Seketaris, Nespo Azhar SP mengatakan, pada hari pertama masuk kerja usai libur lebaran ada 17 orang yang membolos, lalu dalam apel bersama 71 orang tidak mengikuti apel, 15 orang cuti melahirkan, 11 izin dan 18 orang Dinas Luar atau stand by diposko lebaran.

“Tentunya sanksi tegas akan diberikan kepada abdi negara yang membandel, sesuai PP 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS,” ungkap Nespo, Senin (10/6).Dia menerangkan, data laporan itu sendiri berasal dari intansi, kantor Camat Sekayu dan beberapa kelurahan didalam Kota Sekayu, itu belum termasuk dari kecamatan lainnya yang masih menunggu laporan mereka.“Yang jelas. Ini akan dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, apakah sanksinya berat atau tidak. Sebab, sanksi disiplin dibagi ke dalam beberapa kategori yakni ringan, sedang, dan berat. Bentuk hukuman ringan seperti teguran. Kemudian, hukuman disiplin bisa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), dan berat pemberhentian tak hormat,” jelasnya.

Untuk 71 orang abdi negara yang tidak ikut apel dimungkinkan sanksi ringan saja, lalu yang izin akan dikroscek dengan benar. Apakah izinnya sifatnya mendesak, atau tidak.“Yang jelas edaran dari Kemendagri sudah tahu bahwa 10 Juni harus masuk kerja, kalau tidak sanksi menunggu,” tegasnya.Sementara itu, Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin ketika dikonfirmasi menegaskan, bahwa bagi ASN yang tidak hadir diberikan hukuman sesuai aturan berlaku. Karena mereka telah diberikan libur cukup lama serta telah diimbau melalui edaran agar bisa masuk kerja pada hari pertama, namun tidak hadir.

“Yang pasti sanksi tegas kita berikan bisa dengan pengurangan TPP,” tegasnya.Hal yang sama ditegaskan, Sekda Muba Drs Apriyadi M.Si, bagi tidak hadir tentu sanksi pemotongan diberikan dan juga hukuman tertulis. Dimana, sanksi itu sendiri akan diteruskan ke masing-masing pimpinan mereka yang tidak hadir. “Kita ikuti sesuai prosedur tim pengawasan pangkat. Yang ada dimasing-masing intansi,” tandasnya. (Palpres)