Dana Hibah KPU OI Tidak Sesuai Dengan NPHD Yang Sudah Ditandatangani Bupati

Ogan Ilir,Surya Post

Rapat paripurna DPRD OI tentang  pengesahan anggaran tahun 2020 dan untuk dana hibah KPUD OI dari 45 miliar dipangkas jadi 40 Miliar dan dana hibah untuk
Bawaslu OI dari 17 Miliar dipangkas jadi 15 Miliar. Acara paripurna tersebut yang digelar Kamis(28/11) yang dihadiri 32 anggota DPRD OI dan Bupati OI.Sementara Jubir Banggar DPRD OI Amir Hamzah saat diwawancara kritissumsel mengatakan,Kemaren kita sudah rapat anggaran bersama badan peneliti anggaran pemerintah kabupaten Ogan Ilir terhadap anggaran KPU OI yang ada pengurangan, dasar kita ada pengurangan karna dana perimbangan kabupaten Ogan Ilir itu dikurangi sebesar 46 Miliar.”ucapnya”.

Lanjutnya mengatakan, maka seluruh OPD termasuk sekretariat DPRD  OI dan KPU kita mengambil langkah untuk merasionalisasi itu yang pertama dan yang kedua kita berbanding KPU di daerah Jawa khususnya Bantul dan OKUT, sedangkan Bantul matapilihnya 760 ribu mereka menganggarkan 21 Miliar dan di OKUT menganggarkan 47 Miliar dengan mata pilihnya hampir 450 ribu itu yang menjadi dasar panitia anggaran merasionalisasi mata anggaran KPU OI dan Banwaslu OI.Saat ditanya honor panitia penyelenggara yang dibawah kemungkinan ada kenaikan jawabnya, kita himbau juga dan tidak munapiskan apa yang disampaikan permendagri tersebut tapi kita juga berdasarkan 46 Miliar kita dikurangi dana perimbangan sedangkan itu juga mengandalkan pendapatan asli daerah tidak memungkinkan jadi itu bukan kita mengabaikan itu kita tetap rasional untuk mengurangi kegiatan di KPU atau intensitas yang dulunya 5 jadi 3.

Insyah Allah tidak ada yang berdampak negatif dan juga kita masih ada di anggaran perubahan itu masih bisa memungkinkan untuk kita di bulan Juni  Juli sedangkan pelaksanaan pilkada di bulan September.”ungkap Jubir BANGGAR DPRD OI.”Sementara Ketua KPU OI Massuryati saat dikonfirmasi mengatakan, NPHD yang sudah kutandatangani 50 Miliar, 1 Miliar itu tahun 2019, 49 Miliar di tahun 2020 kalau memang dikurangi seperti itu karna saya tidak mendengar langsung dan tidak menerima surat cuma informasi yang kami terima 9 Miliar artinya 41 Miliar NPHD yang tersisa.kalau memang 9 Miliar berarti anggaran 2020 yang dipotong, 2019 1 Miliar dak bisa lagi dipotong kan tinggal waktu satu bulan itu kami lagi proses hingga hari ini belum cair.”ucapnya”

Lanjutnya,langkah kami tadi sudah ngadap pak bupati sebelum magrib sampai setelah magrib setelah itu beliau secara pribadi dak tau kalau dipotong itu jawaban beliau. Jadi besok pagi kami sudah izin dengan pak bupati bahwa kami akan konsultasi dengan KPU Sumsel. Besok KPU Sumsel sudah mengagendakan dan menghubungi pihak gubernur untuk dijadwalkan bertemu pak gubernur jadi difasilitasi KPU Sumsel dan dua kabupaten yang dibawak menghadap ke gubernur kab Oku timur dan Ogan Ilir terkait pengurangan dana hibah yang sudah di NPHD itu langkah yang kami lakukan.

Dan kami akan memberikan surat juga ke KPU Provinsi KPU RI dan Kemendagri,Gubernur karna lembaran NPHD tersebut sudah sampai di pusat Kemendagri dan KPU RI. Surat tersebut terkait pengurangan di NPHD, NPHD itukan ada aturan dari permendagri No.54, dilakukan 1 Oktober semestinya karna ada beberapa hal untuk OI 3 Oktober itu sudah selesai ditandatangani dan pak bupati sudah menandatangani sebagai pihak kesatu yang memberikan dana hibah kepada KPU sebagai pihak kedua penggunaan anggaran untuk pilkada bupati dan wk.bupati tahun 2020.

Bila anggaran tersebut tidak bisa dinaikkan kembali KPU akan mengecek ulang meneliti ulang cukup atau tidak cukup anggaran itu karna ada perubahan honorrarium adhoc mulai dari PPK PPS KPPS nah cukup dak untuk bayar honor itu dulu kalaupun cukup berapa sisanya artinya kalau ada sisa akan kita hitung kembali surat suara berapa butuhnya kotak suara bilik suara berapa butuhnya hal hal alat logistik yang sifatnya wajib harus diadakan Formulir formulir dan lainnya kita akan hitung berapa nilainya dan kita akan hitung kembali surat suara berapa butuhnya kotak suara bilik suara berapa butuhnya hal hal alat logistik yang sifatnya wajib harus diadakan formulir formulir dan lainnya kita akan hitung berapa nilainya.

Dan kita akan hitung lagi berapa honor honor di kantor KPU seperti staf pendukung operator operator.Untuk bayar PPK PPS KPPS itu 24 miliar, jadi total seluruhnya termasuk honor Pokja dan honor KPU berjumlah 26 Miliar honor KPU itu bukan honor komisioner itu honor staf staf pendukung.Artinya tinggal sisa 14 miliar belum termasuk kelengkapan yang lainnya.”ungkap Massuryati.”( Kritissumsel.Com)