Diprediksi Pilkada Rawan Konflik Hukum

Pagaralam,Surya Post

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pagaralam telah melakukan penandatanganan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum pada pemilihan Walikota Wakil Walikota Pagaralam pada Pilkada serentak tahun 2018 mendatang.Acara tersebut berlangsung di Aula Rapat KPU Kota Pagaralam yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se Kota Pagaralam.Hal ini dilakukan karena diprediksi pada pelaksanaan pilkada nanti akan rawan konflik atau pelanggaran hukum di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Hasl ini diungkapkan Ketua KPUD Kota Pagaralam, Yenli Elmanoveri, selain itu dikatakan Tenli,biasanya dalam setiap pemilu baik itu Pileg, Pilpres maupun Pilkada rawan gugatan terutama dari peserta pemilu yang kalah.”Untuk itu sangat diperlukannya pendampingan dari Kejari yang memang faham dengan hukum perdata dan tata usaha negara dalam pelaksanaan pilkada,” ujarnya.Nantinya dalam pelaksanaan pemilu nanti tidak menutup kemungkinan ,akan terjadi gugatan jika ada keputusan yang dikeluarkan KPU tidak sesuai keinginan atau kehendak peserta pemilu itu sendiri.

“Meskipun selaku penyelenggara pemilu KPU tidak mengharapkan adanya masalah yang muncul di bidang hukumperdata dan tata usaha negara,” jelasnya.Sementara itu Kajari Kota Pagaralam, H Jaja SH menyambut baik kerjasama sebagai bentuk tanggung jawab penegak hukum(Kejari) agar Pilkada Kota Pagaralam berjalan sukses dan tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan.”Ini merupakan tanggung jawab kita semua khususnya Kejari selaku penegak hukum untuk memberikan pendampingan dan perlundungan hukum kepada KPUD selaku penyelenggara pemilu,” ujarnya.(Sp-net)