DPR-Pemerintah Bahas Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg

Jakarta,Surya Post

Pimpinan DPR menggelar pertemuan dengan Komisi II, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly hari ini. Adapun yang dibahas mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.PKPU itu berisikan tentang larangan mantan narapidana (Napi) kasus korupsi menjadi calon legislatif (Caleg). Dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu menyebutkan bahwa dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

“Intinya adalah kita ingin penjelasan mengenai PKPU yang sudah diundangkan oleh Menkumham dalam lembaran negara,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).Diakuinya juga bahwa masih ada beberapa pasal dalam PKPU itu perlu penjelasan secara detail. Terutama, mengenai larangan mantan Napi korupsi menjadi Caleg.

“Tapi yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita, bahwa seseorang tidak boleh dihukum dua kali, dia kan sudah pernah dihukum kemudian dihukum lagi,” ujar Politikus Partai Golkar ini.Hal senada dikatakan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. “Pada pemerintah saya dan pak menteri hukum dan HAM hadir akan juga mengundang KPU dan Bawaslu berkaitan dengan PKPU masalah Caleg,” kata Tjahjo.(Sindones)