Harga Mati, Program Sekolah Gratis Dan Kuliah Gratis Tetap Berjalan

Semsel,Surya Post

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menegaskan program sekolah gratis (PSG) dan program kuliah gratis (PKG) hingga kini masih terus berjalan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Widodo di ruang rapat Disdik Sumsel, Ahad (8/4).Diakui Widodo, memang terjadi distorsi informasi terkait dengan program sekolah dan kuliah gratis ini. Namun dirinya memastikan kedua program tersebut masih terus berjalan hingga saat ini.

“Memang ada kelemahan di sana-sini, dan sedang diperbaiki seperti perbaikan Perda (Peraturan Daerah) yang saat ini sedang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel untuk segera diundangkan,” ungkap Widodo didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel, Ahmad Muchlis.Dia menjelaskan, adanya keterlambatan penyaluran bantuan sekolah gratis bagi siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumsel pada triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2017 lalu, dikarenakan Pemprov Sumsel dalam kondisi efisiensi anggaran ditambah ada perubahan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

“Sementara tahun ini, anggaran sekolah dan kuliah gratis tidak boleh menggunakan dana hibah dan harus menggunakan anggaran belanja langsung. Kendala lainnya, belanja langsung tahun 2018 ini juga tidak diperbolehkan untuk digunakan membayar kekurangan di tahun 2017. Sehingga ada sedikit kekosongan uang di sekolah, hal ini yang memberi kesan seolah program sekolah gratis tersebut tidak ada lagi,” jelasnya.Karena mekanisme yang berubah tersebut imbuh Widodo, hingga kini Pemprov Sumsel belum dapat membayarkan kekurangan dana sekolah gratis triwulan 2 dan 3 tahun 2017 tersebut.

“Saat ini dana tersebut masih tertahan di BPKAD dan tidak bisa dipindahkan ke rekening sekolah, karena tidak boleh hibah, sementara mau menggunakan belanja langsung tahun 2018 juga tidak boleh digunakan untuk tahun 2017, itulah kenapa ada semacam kemandekan,” urainya.Untuk dana sekolah gratis yang belum tersalurkan di tahun 2017 sebesar Rp 45 Miliar. Sementara untuk anggaran sekolah gratis tahun 2018 dianggarakan Rp 47 Miliar dengan triwulan 1 sudah dicairkan dan diterima sekolah dengan total anggaran Rp 21 Miliar.

Meskipun demikian imbuh Widodo, pihaknya menegaskan program sekolag gratis tetap berjalan. “Program ini tetap berjalan, bahkan untuk triwulan 1 tahun ini sudah dicairkan, Perdanya masih diusulkan di tahun ini,” tegasnya.Terkait sekolah yang menerapkan iuran kepada siswanya diakui Widodo, hal tersebut sah-sah saja selagi sesuai persetujuan dari komite sekolah dan izin dari Gubernur. “Hanya saja berdasarkan aturan Perda, 20 persen siswa dengan kategori miskin tidak diperbolehkan untuk membayar iuran tersebut.

Kalaupun harus ada iuran itu untuk siswa dengan kategori keluarga mampu. Tapi sekolah juga tidak diperbolehkan meminta iuran kepada 20 persen siswa kategori miskin tersebut,” sambungnya.Dengan ada perubahan perda ini nantinya akan disusun lebih detail siapa saja yang berhak menerima program sekolah gratis maupun yang diperbolehkan membayar iuran sekolah.Kepala BPKAD Provinsi Sumsel, Ahmad Muchlis menambahkan, pihaknya akan terus mengupayakan agar penyaluran dana program sekolah gratis yang tertunda dapat segera dicairkan.

“Kita akan konsultasikan dengan pihak terkait, namun yang paling utama adalah merevisi Perda terlebih dahulu. Namun kami berkomitmen akan membantu mencarikan solusinya. Kemungkinan untuk pembayaran PSG 2017 menunggu APBD Perubahan,” tukas Muchlis.Sementara itu di kesempatan yang sama, Shinta Raditia, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya (Unsri) menjadi salah satu mahasiswi yang mendapatkan manfaat dari Program Kuliah Gratis (PKG) mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada Pemprov Sumsel yang telah memberikan bantuan kuliah gratis kepada dirinya.

“Saya yang hanya anak petani sangat terbantu adanya program ini, sehingga saya bisa melanjutkan sekolah saya ke tingkat universitas,” ungkap Shinta.Shinta mengaku menerima bantuan PKG sebesar Rp 11 juta per satu semesternya. “Sementara untuk biaya kuliah persemester sebesar Rp 6,5 juta, sisanya digunakan untuk biaya transportasi kuliah dan sebagian dikumpulkan untuk membantu teman-teman dari luar Palembang yang juga kesulitan membayar uang kuliah,” jelas dia.

Dia berharap agar program ini dapat terus berjalan hingga Shinta taman kuliah. “Kami yang menerima PKG merasa khawatir adanya isu kalau Pak Gubernur tidak lagi menjabat, PKG ini tidak ada lagi, sementara kami belum tamat kuliah. Untuk itu kami berharap agar program ini dapat terus berjalan ke depannya,” harapnya.(Palpres)