Kasus Jiwasraya Perampokan Terstruktur

Jakarta,Surya Post

Komisi VI DPR RI akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) atau panitia kerja (Panja) terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Usulan tersebut akan dibahas pada masa sidang ke-2. Saat ini DPR memasuki masa reses. Wakil rakyat menilai perkara ini merupakan bentuk perampokan terstruktur.“Soal Pansus atau Panja memang hasil kesimpulan rapat Komisi VI dengan Direksi Jiwasraya. Komisi VI mengusulkan pembentukan tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung di Jakarta, Kamis (26/12). Menurutnya, kasus Jiwasraya harus mendapatkan perhatian serius dan ditindaklanjuti. Selain nasabah dalam negeri, korbannya juga ada dari luar negeri.

Hal senada disampaikan anggota komisi VI DPR, Mukhtaruddin. Dia meminta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) segera dibuka. Tujuannya, agar persoalan sebenarnya bisa diketahui. Menurutnya, permasalahan di Jiwasraya terjadi sejak beberapa tahun lalu. Ini terjadi ini karena direksi lama tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola bisnis.“Harus diungkap secara terang benderang. Karena ada kesalahan pengelolaan investasi perseroan dan dugaan korupsi yang dilakukan direksi lama. Ini bukan kesalahan direksi baru. Masalah defisit keuangan perseroan ini merupakan perampokan terstruktur. Karena tidak mungkin investasi dilakukan tanpa ada kehati-hatian. Pasti ada unsur kesengajaan,” tegas Mukhtaruddin.

Dia mengapresiasi langkah direksi baru Jiwasraya yang tenang dan strategis dalam menyelamatkan perusahaan. Apalagi, saat ini, Jiwasraya menghadapi defisit hingga Rp 32 Triliun. Hal itu terjadi akibat kesalahan direksi lama. “Kita semua harus bekerjasama untuk mengungkap kasus ini,” imbuhnya.Seperti diketahui, dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya kini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Dalam penyidikan awal, Kejagung menaksir kerugian negara mencapai Rp 13,7 Triliun. Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menilai Jiwasraya telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Jiwasraya menempatkan 95 persen dana di saham yang berkinerja buruk. Akibatnya, Jiwasraya bangkrut dan tidak bisa membayar nasabahnya.(Sumeks)