Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit Plasma Desa Bina Karya 240 Paket Fiktip

Photo : Linggau Klik.com

Muratara,Surya Post

Kebun kelapa sawit seluas 7200 hektar milik PT.PP London Sumatera, yang berlokasi di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara.Menurut keterangan Kepala Desa Bina Karya Dumiyati yang ditulis oleh media onleni LK mengatakan, disinyalir perusahaan PT.PP Lonsum Sumatera memberatkan masyarakat dalam membayar pajak, sedangkan fisiknya plasma tersebut tidak diterima sama sekali oleh masyarakat Bina Karya.Selain itu juga dikatakan Dumiyati, pihaknya telah melakukan koordiansi kepada pihak perusahaan secara persuasip namun tidak ada kejelasan sama sekali dari Perusahaan, karena itu pemerintah Desa  telah menyurati kepada  pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang PBB dan PPN perkebunan sawit yang terletak di wilayahnya.

“Kami sudah melakukakan rapat pembahasan tentang pajak PBB dan PPN , di ruang rapat kantor Badan pendapatan dan keuangan Daerah(BPKAD) Muratara,antara kepala desa Bina Karya dan dihadiri pihak Lonsum oleh assisten kebun(askeb)Nurhadi,Namun tidak mendapatkan hasil karna pengakuan dari pihak PT lonsum sudah membayar pajak seluas 7200 ha,di wilayah Kecamatan Karang Dapo,”katanya.Namun lanjut ia, yang sudah di tanam seluas 4065 ha sedangkan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 5000 ha, tetapi setelah ditanyakan di desa mana yg anda bayar degan luas lahan tersebut,karna kepemilikan plasma desa bina karya sebanyak 240 paket tidak ada alias fiktip,”jelas ia

Mirisnya lagi lahan plasma sebanyak 240 Paket tersebut ada daftarnya di BPKAD namun paket tersebut tidak dietrimah oleh masyarakat Bina Karya akan tetapi Pajaknya ditanggung oleh Desa“Sesuai dengan nama nama yang tercantum dipaket plasma itu di BKPAD terdapat SPT/ PBBnya,karena dari itu kepala desa harus membayar PBB tersebut,nah bagaimana masyarakat akan membayarnya fisiknya tidak ada tapi ada tagihan PBB Dengan itulah kepala desa meminta kepada perusahaan untuk memberi lahan plasma yang tercantum di dalam SPPT/PBB jangan lahan itu di jadikan lahan inti perkebunan pt lonsum namun masyarakat membayar Pajaknya,dan pada saat rapat pembahasab tersebut pihak PT Lonsum tidak bisa menjawab. (Red/Net)