Kerugian Negara Berhasil Diselamatkan Kejati Sumsel Rp 23,3 Miliar Lebih

Foto :KoransNs

Palembang, Surya Post

Adanya kasus dugaan lahan Negara yang hilang diladam wilayah Kabupaten Lahat terus berlanjud,pihak kejaksaan Tinggi sumsel masih terus mendalami kasus tersebut.Hal ini diungkapkan wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sumsel,Hari Settiono SH,MH senin (9/12/2019) pada hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 di Halaman Kejati Sumsel Palembang.Selainitu dikatakan Heri,bahwa pendalaman dilakukan penyelidikan, untuk mengungkap dugaan pidana yang terjadi dalam dugaan kasus tersebut.“Untuk dugaan kasus lahan yang hilang di Lahat ini kan mulanya.PT Bukit Pembangkit Innovative yang merupakan perusahaan negara membayar ganti rugi lahan. Namun ternyata lahan yang diganti rugi tersebut diterbitkan untuk hak orang lain, sehingga PT Bukit Pembangkit Innovative dalam hal ini negara kehilangan lahan tersebut,” jelasnya.

Untuk itu jelas Heri,pada kasus tersebut dalam perkaranya  dilakukan pendalaman penyelidikan.“Penyelidikan masih didalami guna mengetahui apakah ada dugaan pidana korupsi dalam dugaan kasus tersebut, atau kah dugaan pidanannya dapat diproses hukum yang lainnya,” katanya.Untuk itu tentang perkara kasus tersebut lanjutnya, masih dalam penyelidikan maka pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci guna kepentingan penyelidikan.“Sebab dalam proses penyelidikan tentunya ada strategi kami yang tidak bisa dibuka, tujuannya supaya proses penyelidikannya sukses,” ujarnya.Lebih jauh dikatakannya, dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2019 ini, dirinya juga mengungkapkan jika sejauh ini untuk kasus pidana korupsi yang ditangani Kejati Sumsel dalam proses penyelidikan berjumlah 4 perkara.

“Sedangkan Kejari se-Sumsel menangani kasus pidana korupsi ditahap penyelidikan sebanyak 12 perkara. Jadi jika ditotalkan untuk kasus ditahap penyelidikan saat ini jumlahnya ada 16 perkara yang masih diselediki,” ungkapnya.Menurutnya  untuk perkara pidana korupsi pada tahap penuntutan yang ditangani oleh Kejati Sumsel, berjumlah 3 perkara, sementara untuk Kejari se-Sumsel ada 16 perkara.“Dari semua jumlah penanganan perkara tersebut. Untuk kerugian negara yang diselamatkan Kejati Sumsel dalam tahap penyidikan dan penuntutan yakni Rp 14,4 miliar. Sedangkan kerugian negara yang diselamatkan oleh Kejari se-Sumsel yakni Rp 2,8 miliar. Apabila ditotalkan dengan denda dan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maka untuk secara kesluruhannya, kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh Kejati Sumsel dan Kejari se-Sumsel yakni Rp 23,3 miliar lebih,” paparnya. (Sp-Net))