KPK Sebut Kantor ULP OI Seperti Kandang

Indralaya,Surya Post

Gara-gara bentuk Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang tidak layak disertai fasilitasnya sangat minim, anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku miris saat melihat kantor tersebut. Bahkan saking tak layaknya, kantor itu disebut seperti kandang.Demikian ditegaskan tegas Koordinator wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK, Adliansyah M Nasution (Coki) saat sosialisasi pencegahan korupsi, Rabu (11/7) di Gedung Paripurna DPRD OI.

“Wah kantor ULP seperti kandang, susah saya sebutnya kandang apa? Tidak layaklah. Bagaimana mau nyaman bekerja, fasilitasnya begitu, tidak nyaman. Contohlah ULP Surabaya pimpinan Walikotanya Risma, fasilitasnya bagus, orang-orangnya pilihan, diberikan reward yang baik untuk berkarir,, bahkan sampai disekolahkan gratis,”tegas M Nasution.Menurutnya, daerah harus membangun sistem, perencanaan dan peanggaran APBD secara elektronik.

Daerah wajib membangun planning dan budgeting, sehingga harus ada kebersamaan, pembenahan ULP dan LPSE untuk pengadaan barang dan jasa.“ULP penting lembaga pokjanya harus independen. Saya sudah cek ULP OI kok masih adhok, bagaimana mungkin ULP melakukan verifikasi, kalau ULP bobrok maka proses tender bobrok. Jangan pegawai ULP dulur si ini, dulur si itu. Contoh ULP Surabaya tidak ada pertemuan antara pemohon dan penentu pemenang tender. Pekerja ULP adalah orang-orang yang berkualitas. Bahkan di OI ini pokja masih adhok dua kaki, bagaimana ini?, ” paparnya.

Disebutkan Coki, bahkan sampai Juli ini belum semua SKPD menampilkan tender. Bahkan sedianya Januari semua SKPD punya LUP, perencanaan harusnya Januari.“Jadi ada apa sampai saat ini ULP saja belum menayangkan tender? Kenapa?, Jangan sampai ada fitnah dikemudian hari, apalagi sampai jadi pidana. Jadi ULP yang seperti kandang ini harus dibenahi. Selain itu angan memperlambat yang bisa dipercepat seperti perizinan. Jangan coba-coba jadi cyber pungli. Penguatan aparat,” tukasnya.Sebelumnya, kegiatan ini juga di lakukan di kalangan eksekutif yang dilakukan diruang rapat Bupati dan dihadiri langsung Bupati dan seluruh SKPD, tapi sayang diaini awak media dihalangi pihak Pol PP. “Maaf Pak, tertutup,” singkatnya.( Palpres)