KPK Siap Hadapi Praperadilan Imam Nahrawi

Jakarta, Surya Post

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menegaskan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Imam merupakan tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). “Ya kalau tersangka mengajukan praperadilan itu bukan hal baru ya. Pasti kami hadapi. Kalau panggilan resmi sidangnya sudah ada, permohonannya sudah disampaikan ke KPK tentu kami pelajari lebih lanjut,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/10/2019).

“Kalau misalnya belum memungkinkan pada waktu yang diminta tersebut dilakukan persidangan perdana, tentu kami akan mengajukan surat atau tindakan lain,” lanjut dia. Febri mengatakan, KPK tak khawatir soal gugatan praperadilan tersebut. Sebab, KPK yakin penanganan kasus Imam baik secara prosedur dan substansi perkara sudah berjalan dengan baik. “Kalau mau praperadilan silakan saja. Pasti kami hadapi. Karena KPK yakin sekali dengan prosedur yang kami lakukan apalagi substansi perkaranya,” katanya.

Sebelumnya, Imam mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Adapun sidang perdana rencananya digelar pada Senin (21/10/2019). Sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal, Elfian. Dilansir dari situs http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id, Jumat, Imam mendaftarkan permohonan praperadilan pada Selasa (8/10/2019). Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 130/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Ada beberapa petitum permohonan praperadilan Imam Nahrawi.

Baca juga”Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” demikian bunyi petitum pertama permohanan praperadilan Imam tersebut. Kemudian, menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berikutnya, menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin.Han/111/DIK.01.03/01/09/2019 tanggal 27 September 2019 tidak dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Petitum selanjutnya adalah memerintahkan kepada KPK untuk menghentikan seluruh tindakan penyidikan terhadap Imam Nahrawi.

Serta memerintahkan KPK mengeluarkan Imam Nahrawi dari Rutan Pomdam Jaya Guntur sejak putusan dibacakan. Dalam kasusnya di KPK, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14,7 miliar melalui staf pribadinya Miftahul Ulum selama rentang waktu 2014-2018. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11,8 miliar. Total penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora Tahun Anggaran 2018.( KOMPAS.com)