Muratara Melakukan Gugatan Balik Mengenai Perbatasan Kabupaten

Muara rupit,Surya Post

Bupati Muratara, M Syarif Hidayat telah menghadiri acara yang digelarkan Gerakan Pemuda Muratara,Focus Group Discussion (FGD) sekaligus meresmikan dan pembukaan acara tersebut, yang diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari OKP, LSM, Media, tokoh agama serta tokoh masyarakat.Diadakannya Acara tersebut dalam rangka upaya menghadapi konflik pilkada serentak 2018, akibat sengketa perbatasan Muratara.Acara berlangsung Jumat (23/2) di ruang pertemuan Aula RM Sederhana, kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit.Selain dihadirkan oleh Bupati Kabupaten Muararupit,juga telah mendatangkan narasumber antara lain, AKBP Bayu Dewantoro Kapolres Mura, Agus Mariyanto Ketua KPU Muratara, Ardiansyah Ketua  Panwaslu Muratara, Firdaus Kabag Tapem, Efendi Aziz Kabag Hukum, Kpt. Inf Agus Cahyono Danramil Rawas Ilir atau Perwakilan Kodim, Syukur Disdukcapil Kab.

Hal ini diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Muratara, Hadi Yatullah,pada kesempatan tersebut ia harapan mencari solusi dan menciptakan demokrasi sejati. Sehingga mengadakan FGD sebagai upaya menghadapi konflik pilkada serentak 2018 akibat sengketa perbatasan di wilayah Muratara. “Terciptanya demokrasi sejati merupakan harapan kami sehingga pilkada serentak bisa berjalan sesuai harapan,” katanya.Selain itu juga Ia mengaku untuk mensosialisasikan acara tersebut mereka memberikan kepada narasumber yang tepat. “Kita serahkan kepada narasumber yang kami anggap tepat untuk mensosialisasikannya,”ungkapnya.Sementara Tarmizi, Asisten I Pemkab Muratara mengatakan, dalam kegiatan tersebut ada beberapa permasalahan perbatasan yang memang harus dibenahi sebelum masuk hari pemilihan kepala daerah.

“Di sini ada 4 segmen mengenai perbatasan Kabupaten Muratara, yakni perbatasan Mura, Muba, Rejang Lebong dan perbatasan dengan Provinsi Jambi. Didalam perbatasan inilah kabupaten Muratara melakukan gugatan balik karena berdasarkan pate DOB jauh meyimpang dari apa yang ditetapkan kabupaten Muratara,”jelasnya.Dirinya meminta, dalam pemilihan kepala daerah nanti harus netral sebagai aparat dan harus turun langsung ke masyarakat guna mensosialisasikan ke masyarakat bawah.“Tentang pemilihan kepala daerah, kita harus netral dan sebagai aparat kita harus mensosialisasikan turun langsung kebawah dan berharap partisipasi masyarakat harus minimal 80 persen atau lebih alhamdulilla kalau sampai 100 persen,”pintanya.

Tarmizi juga berharap di Kabupaten Muratara jangan terjadi konflik atau permasalahan didalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah.“Muratara harus jaga persatuan dan kesatuan dalam pemilihan, harus jaga silaturahmi sesama kita dalam pemilihan gubernur nanti. Jadi tugas kita, terutama pihak Polres dan Koramil harus langsung meyentuh ke masyarakat, minta izin waktu sebentar kepada orang yang melakukan hajatan untuk melakukan sosialisasi, jangan sampai kita terpecah belah,” pungksanya. (Sp-net)