Muzakir Resmi Rampungkan Tugas Konstitusi

Muara enim,Surya Post

Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, telah merampungkan tugas konstitusinya kepada DPRD dan masyarakat Kabupaten Muara Enim . Itu dilakukannya, karena masa jabatannya sudah akan berakhir pada 20 Juni mendatang.Tugas konstitusi yang telah dirampungkan bupati yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran APBD Muara Enim tahun 2017. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah selesai dibahas dan disetujui DPRD Muara Enim pada rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Jhonidi SH, Jumat (8/6).

LKPJ yang disahkan dewan tersebut, sebelumnya telah dilakukan pembahasan olah Panitia Khusus (Pansus) DPRD Muara Enim.   Hasil pembahasan Pansus tersebut disampaikan anggota DPRD Muara Enim, Hadiono pada rapat paripurna tersebut. Rapat paripurna itu dihadiri Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSIm pada Kepala OPD.Dari hasil pembahasan LKPJ tersebut, ada 8 butir rekomendasi yang disampaikan kepada eksekutif untuk ditindak lanjuti. Diantaranya merekomendasikan kepada bupati untuk memberikan penekanan kepada OPD yang ada agar pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 dapat berjalan secara efesien dan efektif, sehingga nantinya tidak terjadi sisa lebih peanggaran (Silpa) minus.

Kemudian merekomendasikan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan terpadu  satu pintu, agar dalam pelayanan pemberian perizinan lebih dipermudah  baik pengurusan perizinan perpanjangan maupun pengurusan perizinan baru.Sementara itu Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, pada rapat paripurna tersebut mengatakan, saran, masukan dan harapan untuk perbaikan kinerja eksekutif akan menjadi perhatian dan kajian eksekutif, guna menentukan arah perencanaan dan kebijakan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

Bupati juga menyampaikan permohonan maaf jika selama dalam dua periode kepemimpinannya, terdapat hal hal yang kurang berkenan dan sekaligus mengharapkan agar keberhasilan yang telah dicapai bersama sama dapat lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan lagi oleh bupati dan wakil bupati terpilih nantinya. (Palpres)