Nama Puan dan Pramono Disebut Setnov, Begini Tanggapan PDIP

Jakarta,Surya Post

Terdakwa Setya Novanto (Setnov) memberikan pengakuan yang mengejutkan saat sidang perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan menyebut nama-nama petinggi di Partai Indonesia Perjuangan (PDIP).Dalam pengakuannya Setnov dengan tegas menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung.Menurutnya, Puan dan Pramono sebagai legislator PDIP di DPR 2009-2014 menerima uang masing-masing USD 500 ribu.Berdasar penuturan Novanto, uang rasuah itu diserahkan pengusaha Made Oka Masagung ke Puan dan Pramono. Kala itu, Pramono merupakan wakil ketua DPR, sedangkan Puan adalah ketua Fraksi PDIP.

Novanto mengaku memperoleh informasi tentang uang untuk Pramono dan Puang berdasar pengakuan Oka dan Andi Agustinus alias Andi Narogong saat berkunjung ke rumahnya.”Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke dewan,” ujar Novanto di kursi terdakwa.Adanya nama Puan Maharani dan Pramono Anung langsung mendapat tanggapan dari PDI Perjuangan.Melalui pesan elektronik yang diterima redaksi Kantor Berita Politik RMOL, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, posisi politik partainya selama 10 tahun pemerintahan SBY saat itu berada di luar pemerintahan.

“Kami menjadi oposisi. Di dalam beberapa keputusan strategis yang dilakukan melalui voting, praktis PDI Perjuangan selalu ‘dikalahkan’, misal penolakan impor beras, penolakan UU Penanaman Modal dan UU Free Trade Zone,” tegasnya.Begitu pula dalam kebijakan KTP-el, menurut Hasto, posisi politik PDIP tidak terlalu kuat. Apalagi konsepsi yang disampaikan partainya sangatlah berbeda.”Yang kami usulkan, KTP-el bukan pada pendekatan proyek, namun melalui pendekatan integrasi data antara data pajak, data BKKBN, data kependudukan dan hasil integrasi data divalidasi melalui sistem single identity number,” paparnya.

Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan. Dengan demikian pada hari H, dan jam ketika sistem tersebut diberlakukan, maka jika ada bayi yang lahir di wilayah NKRI secara otomatis bayi mendapatkan kartu single identity number.”Itulah konsepsi kami, yang bertolak belakang dengan konsepsi pemerintah,” terangnya.Menurut Hasto, saat ini ada upaya membawa persoalan KTP-el sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut,” tegas Hasto.PDIP, masih kata Hasto, mengamati ada kecenderungan terdakwa dalam kasus Tipikor menyebut sebanyak mungkin nama, demi menyandang status justice collaborator.”Apa yang disampaikan Pak Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan,” tutup Hasto. (Rmolsomsel)