Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015

Djunaidy Djamid.Oleh : Djunaidy Djamid.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di seluruh Indonesia, semestinya dilaksanakan pada tahun 2015 khususnya di provinsi Sumsel. Dikarenakan sesuatu lain hal makanya pelaksanaannya

dimundurkan pada tahun 2016. Pemilihan kepada daerah langsung tersebut olah rakyat, pada tahun 2016 nanti adalah merupakan kedaulatan  rakyat Indonesia, khususnya di daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dengan motto Langsung Bebas dan Rahasia (LUBER).

Dalam pengaturan dan tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Gubernur, Walikota dan Bupati, sudah ditentukan melalui “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”. Berdasakan peraturan pemerintah No.1/2014 tersebut, telah ditentukan persyaratan bagi calon kepala daerah, apakah itu Calon Gubernur, Bupati atau Walikota harus memenuhi persyaratan, antara lain bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa dan Setia Kepala Pancasila serta Undang-undang Dasara Negara Ripublik Indonesia 1945. Syarat tersebut telah dicantumkan pada Bab.III pasal-7 UU peraturan Pemerintah No.1/2014. Selain persyaratan tersebut dan beberapa pesyaratan yang harus di penuhi, diantaranya bagi yang akan mencalokan diri sebagai kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota bagi yang masih menjabat sebagai pegawai PNS, TNI, Polri dan anggota DPRD harus mengundurkan diri (berhenti) dari jabatan yang mereka jabat sebelum mencalonkan diri, sebagai Gubernur Walikota dan Bupati. Syarat tersebut telah ditentukan pada angka-9 hurup 0 dan S. Bab.III pasal-7.

Provinsi Sumatra Selatan sendiri pada tahun 2016 mendatang, ada beberapa Kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan Bipati. Diantaranya Kabupaten baru terbentuk ialah Kabupaten Mura Tara dan Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI).Sedangkan Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Musi Rawas (MURA), Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU), Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan kabupaten OKU Selatan (OKUS).

Dari hasil pemantauan suryapost.co, terutama di daerah akan melaksanakan Pemilihan Kepala daerah (Bupati), banyak sekali Bakal calon kepala daerah yang masih aktif sebagai pegawai Negri Sipil. Tetapi ini baru terbatas pembicaraan keinginan bagi balon tersebut, karena pada waktu itu belum keluar peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang RI No.1/2014.Dimana terdapat dalam Peraturan pemerintah tersebut pada Bab.VII pasal-40 dan 41, bagi calon Bupati, Walikota dari PNS, TNI, Polri dan Anggota DPRD, harus mengundurkan diri (berhenti) sebagai PNS, TNI, Polri dan DPRD. Dengan adanya peraturan tersebut kemungkinan merupakan satu pertimbangan yang serius bagi balon Bupati dan Walikota. Bilama ia tetap berkeinginan menampilkan diri sebagai calon Bupati/Walikota, ia harus berhenti sebagai pegawai atau anggota.

Karena itu sebelum terlanjur mengambil formulir pencalonan sebagai Bupati atau walikota, terlebih dahulu diperhitungkan lebih dahulu terhadap nilai jual kita pada masyarakat. Karena untuk menjadi se-orang Bupati atau Walikota, benar-benar orang yang bisa membangun daerah serta dapat kerjasama dengan semua unsur, serta bertanggung jawab apa yang dihadapi. Karena selama menjalani sebagai PNS, TNI, Polri atau anggota DPRD rakyat sudah dapat menilai pantas atau tidak calon tersebut dipilih sebagai pimpinan  mereka lima tahun mendatang. Pemilihan secara langsung ini, semuanya kedaulatan ada di tangan rakyat. Karena itu bagi calon harus introspeksi terlebih dahulu, sejauh mana kedekatan dengan rakyat di daerah pemilihan.

Pencalon kali ini benar-benar harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang, nantinya kalau salah perhitungan sebagai Pegawai berhenti calon Bupati atau Walikota tidak terpilih. Pilkada kali ini bukan seperti Pilkada seperti yang sudah-sudah, bagi pegawai atau Anggota iseng ikut mencalokan diri sebagai Bupati atau Walikota, bila nantinya tidak terpilih ia akan kembali pada pekerjaan semulah. Selain ketentuan tersebut diatas yang tercantum pada pasal 40 dan 41 pada Peratutan Pemerinta Penganti Undang-Undang RI No.1/2014, juga memberi kesempatan bagi calon Gubernur, Bupati dan Walikota per-orangan tidak melalui partai politik.

Syarat Calon Bupati/ Walikota Per-Orangan.

Sebagaimana ketentuan pada pasal-40 dan 41 pada peraturan pemerirah RI tersebut diatas, bagi calon Buapti dan Walikota per-orangan harus memenuhi syarat antara lain, calon Bupati, Walikota per-orangan harus menuhi syarat, harus mendapat dukungan 6,5% dari calon pemilih bagi Kabupaten dan Kota penduduknya 250.000 ribu jiwa.Bagi Kabupaten dan Kota penduduknya sebanyak 250.000 ribu jiwa sampai 500 ribu jiwa, paling sedikit mendapat dukungan dari calon pemiliknya 5%. Juga Bagi Kabupaten dan Kota penduduknya mencapai 500 ribu jiwa sampai 1 juta jiwa, paling sedikit mendapat dukungan dari calon pemilih 4 %.Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa, paling sedikit didukung 3% dari calon pemilih.

Mari kita pantau bersama-sama proses pemilihan Kepala Daerah,Bupati,Walikota.

Ikuti perkembangan proses Pilkada Disumsel awal 2016 nanti.




Tinggalkan Balasan