Pelanggar Merokok Akan Diberikan Sanksi.

Photo;Palpres.com

Pali,Surya Post

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI),untuk mendukung daerah diadahkan kawan meroko daerah Kabupaten Pali, telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) PALI mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).Ada pun daerah-daerah ialah di Kawasan- meliputi tempat kerja atau di lingkungan perkantoran pemerintah, tempat bermain dan berkumpulnya anak-anak, lingkungan tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat ibadah, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan seperti hotel, rumah makan, minimarket sarana olahraga dan lainnya.

Dalam Perbup PALI nomor 43 tahun 2017 tentang KTR di Kabupaten PALI itu bertujuan memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan perokok pasif.“Tujuan lainnya memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok, baik secara langsung atau tidak, menciptakan lingkungan bersih dan sehat dari asap rokok serta mencegah perokok pemula,”Hal ini dikatakan Kepala Dinkes PALI, dr H Muzakir saat mensosilisasikan penetapan KTR, kemarin (12/7).

Selain itu juga Muzakir menerangkan  bagi pelanggar yang dengan sengaja merokok ditempat yang sudah ditetapkan menjadi KTR, maka akan diberikan sanksi.Bahkan, pimpinan atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR dengan sengaja membiarkan orang merokok juga dikenakan sanksi administrasi.“Kalau sanksi nya jelas, tapi untuk pengawasan dan pengendalian, bupati menunjuk SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan serta pengendalian KTR, harus bekerjasama dengan tim kemudian dilaporkan langsung ke bupati,” terangnya.

Dalam dal ini Menurut Muzakir, KTR ditetapkan adalah untuk memberikan hak dan kewajiban masyarakat untuk sehat, karena setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara bebas asap rokok.“Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.Diharapkannya, penetapan KTR bisa dilaksanakan. Karenanya, masyarakat diminta mendukung program tersebut.“Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk bertanggungjawab dan berperan terbentuknya dan terwujudnya KTR serta berperan aktif untuk mengatur KTR dilingkungannya masing-masing,” harapnya.Setelah Perbup dilaksanakan, maka akan ditingkatkan dengan Peraturan Daerah (Perda).(Sp-net)