Pengesahan RAPBD 2018 Pemkab Bangka Diwarnai Masukan dan Kritikan

Bangka,Surya Post

Sejumlah Kritikan maupun masukan mewarnai pengesahan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada Rapat ParipurnaKabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018, Kamis (30/11/2017)Adapun masukan dan kritikan tersebut, disampaikan langsung oleh juru bicara delapan fraksi yang ada di DPRD.Seperti dikatakan oleh juru bicara fraksi Golkar, Fajarudin meminta agar perlu adanya campur tangan bupati secara langsung dalam membenah koordinasi, konsultasi dan komunikasi yang lebih terbangun di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Bangka.

“Campur tangan bupati dalam komunikasi di dinas PU perlu. Karena menurut Fraksi Golkar di dinas PU ada dua mata air kembar,” ucapnya.Fraksi Golkar juga meminta agar peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih aktif dalam melakukan komunikasi terhadap pemerintah pusat terkait dana APBN dengan memberikan ruang gerak terprogram dan tidak lepas dari pengawasan bupati.Fraksi Golkar menyarankan kepada bupati dan wakil bupati memberikan reward dalam bentuk tambahan penghasilan sesuai dengan prestasi dicapai OPD yang telah berhasil mengiring dana pusat ke daerah.

“Tidak perlu memberikan reward dalam bentuk yang sama bagi seluruh OPD seperti yang telah berjalan selama ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi kepala OPD yang punya beban dan telah menunjukan prestasinya,” tegas Fajarudin.Dalam hal penempatan jabatan kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor, Fraksi Golkar meminta Bupati Bangka untuk dapat melaksanakan lelang jabatan sesuai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN).Karena di Kabupaten Bangka dari delapan dinas, lima badan dan tiga kantor baru Fery Insani, Andi Hudirman, Then Suyanti dan Mina Tarmizi yang menempati jabatan melalui proses lelang. Menurut Fajarudin ini perlu dilakukan sehingga tidak terkesan pemerintah daerah dalam menempati pejabat untuk menduduki suatu jabatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan dan keputusan baperjakat.

Secara tegas Fraksi Golkar menilai Pemkab Bangka sudah banyak memberikan perhatian dan bantuan yang cukup signifikan kepada PDAM Tirta Bangka, mulai dari penyertaan modal sampai penghapusan utang.Oleh karena itu Fraksi Golkar PDAM Tirta Bangka sudah saatnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada Pemkab Bangka.”Kami fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada RSUD Sungailiat yang telah mendapatkan predikat kedua setelah RSBT. Diharapkan jadi simbol layanan kesehatan yang terbaik sehingga begitu pasien datang langsung menjadi sehat,” harap Fajarudin.

Sementara itu Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Herman Suhadi, memberikan apresiasi empat tahun pemerintahan Pasangan Tentram (Tarmizi Rustamsyah) atas kinerjanya.Namun dirinya juga mengkritik banyak sarana seperti jalan yang belum terakomodir oleh Pemkab Bangka.”Usulan kami yang belum terakomodir seperti Jalan Enggono 1 menuju rumahku dan rumah Ruswanto (Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi Golkar–red) sekali lagi lagu kasidah ya dana ya dana. Itu persoalan klasik masalah dana. Iskandar (Ketua Fraksi PDIP–red) menyampaikan ada beberapa titik belum terealisasi sudah membuka jalan dengan biaya sendiri sekali lagi lagu kasidahan berperan,” ucap Herman Suhadi.Pemkab Bangka kalau pintar belanja harus pintar juga cari duit.

Menurutnya seperti yang disampaikan Wakil Bupati Rustamsyah kepadanya Pemkab Bangka harus seperti elang mengincar anak ayam harus bisa mendapatkan pendapatan untuk kemakmuran rakyat.Di sisi lain, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Sufiyan meminta agar Pemkab Bangka mengupayakan solusi terbaik bagi masyarakat dan daerah dalam hal pembangunan prasarana daerah terkait aset tetap PT Timah baik berupa Jalan bangunan dan lain-lain. Menurutnya yang dikhawatirkan akan menghambat proses pembangunan di Kabupaten Bangka terkait dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor 155/MBU/2012 tanggal 27 Maret 2012 perihal larangan pemindahan aktiva tetap dengan mekanisme hibah lainnya tanpa kompensasi, seperti contoh jalan di Komplek Plaben Kecamatan Merawang yang rusak tetapi saat ini belum bisa diperbaiki oleh Pemda karena merupakan aset PT Timah.

Selain itu di sektor perkebunan Fraksi Demokrat mengharapkan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bisa berdiri di depan dalam mengontrol harga produk unggulan produksi perkebunan seperti lada karet dan lainnya.”Ini perlu alternatif yang brilian dalam hal peningkatan harga untuk produksi produksi perkebunan yang merupakan kebutuhan dan persaingan internasional,” saran Sufiyan.Kritikan dan masukan juga disampaikan oleh PPP melalui juru bicaranya Hairul, Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Sarji Solihin, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Magrizan, dan Fraksi Gerindra melalu juru bicaranya Deasy Arisandi. Sedangkan Fraksi PAS tidak hadir sehingga Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bangka dalam rapat paripurna memutuskan Fraksi PAS menerima dan menyetujui RAPBD Tahun Anggaran 2018.(Bangka Pos)