Proyek Masjid 99 Kubah Tak Masuk APBD 2020

Makassar,Surya Post

Pembangunan Masjid 99 Kubah yang berada di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) belum dipastikan kelanjutannya. Apalagi tidak ada alokasi anggaran pembangunan proyek itu tahun 2020 mendatang.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDA-CKTR) Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengaku, pihaknya telah mengusulkan anggaran kelanjutan proyek tersebut rancangan APBD tahun 2020.Namun karena alasan audit fisik, sehingga kelanjutan Masjid 99 Kubah ditangguhkan.“Bukan tidak diusulkan, tetap kami usulkan tapi karena harus melalui tahapan audit dulu kemungkinan tahun depan baru teralokasi. Didahului dulu audit teknisnya terkait dengan bangunan itu baru dialokasikan anggaran,” tukas Wawan yang dihubungi SINDOnews, Minggu (1/12/2019).

Pria yang akrab disapa Wawan ini mengemukakan, pihaknya sebelumnya berencana mengusulkan Rp32 miliar untuk kelanjutan Masjid 99 kubah tahun depan.Setengah dari total Rp76 miliar anggaran keseluruhan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini.“Jadi kita menunggu dulu penyelesaian audit fisik. Nanti kan ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu dilakukan terkait hasilnya. Dari hasil audit itu kita punya dasar baru bisa dianggarkan nanti apa-apa saja yang bisa dikerjakan,” tambah dia.Sementara audit fisik Masjid 99 Kubah baru direncanakan awal tahun 2020. Proses ini menjadi kewenangan Inspektorat Sulsel. Dengan menggandeng pihak ketiga sebagai auditor untuk melalukan pemeriksaan konstruksi masjid.

Dengan begitu Wawan menuturkan, alokasi anggaran kelanjutan pembangunan Masjid 99 Kubah baru bisa diusulkan kembali pada APBD perubahan tahun 2020.”Bisa di (APBD) perubahan baru kita usulkan lagi, insyaallah. Yang jelas selesai semua dulu audit, biar semua jelas dari sisi teknisnya, baru kita lanjutkan pembangunan,” pungkasnya.Agenda audit fisik ini sebelumnya berdasarkan rekomendasi dari Korsupgah KPK. Melalui proses ini, diharapkan pembangunan proyek startegis tersebut ke depan tidak lagi bermasalah, baik dari aspek hukum maupun konstruksinya saat dilanjutkan di masa kepemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rende Mangontan justru mendesak Pemprov Sulsel agar tetap memprioritaskan kelanjutan Masjid 99 Kubah.Dia mengaku pada saat pembahasan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), justru Pemprov Sulsel ingin mengalihkan anggaran itu untuk pembangunan Islamic Center di Kabupaten Bone.”Mengenai pembangunan Masjid 99 kubah itu memang OPD terkait belum anggarkan. Dengan alasan bahwa katanya masih tahap diaudit. Sehingga OPD malahan lebih memprioritaskan Islamic Center yang ada di Bone,” kata John Rende.Namun Komisi D DPRD Sulsel turut mempertanyakan langkah tersebut. Dia menilai, legalitas tanah untuk pembangunan Islamic Center di Kabupaten Bone belum jelas statusnya.

“Posisi status tanah untuk Islamic Center itu sendiri belum final legalitas tanahnya,” imbuh dia.Namun demikian, Komisi D DPRD Sulsel dalam posisi hanya memberikan rekomendasi agar proyek strategis di Sulsel tetap jadi perhatian.Meski dengan alasan menunggu tahap audit fisik, perencanaan kelanjutan Masjid 99 Kubah tetap harus disiapkan sejak awal.“Rekomendasi kami di komisi D kalau bisa, Masjid 99 Kbah itu tetap jadi prioritas. Walaupun dalam tahap audit fisik, tetap ada perencanaan kelanjutannya. Itu juga Islamic Center kalau bisa dituntaskan lahannya. Jangan sampai sudaj dianggarkan maksimal, tahu-tahunya belum jelas status lahannya,” jelas John Rende.(SindoNews)