Seorang Calon Kades Dilaporkan Warga Diduga Mony Pilitic

Photo : SumeteraNews

Indralaya,Surya Post

Warga Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir di dapingi perwakilan Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (BPAN AI)Yakoni Yongki Ariansya dan kawan-kawan,telah melaporkan adanya suap yang dilakukan oleh salah satu calon kades pada Camat Indralaya Utara OI.Menurut sumber yang ditulis Sumateranews,seorang  oknum calon kades telah memberi suap sebesar Rp.100 ribu rupiah per-kepala Keluarga.Aadanya permainan monyi politic tersebut pada pertrungan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kamis 21-11-2019 yang lalu.Menurut perwakilan BPAN AI, Yongki Ariansyah,mendatangi kentor Camat Indralaya Utara,pihaknya mendampingi beberapa warga melaporkan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu calon. Dimana, mereka menerima uang sebesar Rp100 ribu per kepala.

“Ini murni dari masyarakat Desa dikarenakan masyarakat menginginkan pemilihan yang bersih dan jujur,” ujarnya saat ditemui di Kantor Camat Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir.Dalam laporan warga tersebut telah dilampirikan dua berkas, disertai barang bukti berupa uang pecahan Rp.100 ribu rupiah kata  Yongki.Selain itu juga dikatakan Tongki yang ditulis Sumeteranews,barang bukti tersebut diterima warga setempat atas nama DI (33) dan S (43).Di Desa tersebut, Calon Kepala Desa yang terindikasi melakukan praktek Money Politic berinisial W itu memenangkan pertarungan.Diharapkan dengan adanya laporan terbut diharapkan,agar pihak terkait membatalkan pelantikan atas Kades terpilih tersebut.

“Kita harapkan diberi sanksi berupa tidak dilantik dan didiskualifikasi,” jelasnya.Berkas tersebut diterima langsung oleh Camat Indrakaya Utara, Zaidan di ruang kerjanya. Ia menolak berkomentar banyak atas laporan dari masyarakat tersebut.“Kita terima, dan akan kita pelajari serta diteruskan ke Dinas PMD,” ucapnya singkat.Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Trisnopolhaq melalui Kabid Pemerintahan Desa Dinas PMD Ogan Ilir Ledi Ismed mengatakan bahwa pihaknya akan menerima laporan adanya indikasi tersebut. Namun, ia mengaku belum ada aturan soal money politic tersebut.“Kalau pun ada sanggahan saat masa waktu sanggah ini, ya silahkan. Kalau buktinya ada dan belum puas, ya lanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujarnya saat dihubungi.Sementara itu, saat dihubungi Kades berinisial W yang menjadi terlapor tidak bisa dihubungi karena nomornya tidak aktif.(Red-Net)