Soal Pembangunan Perumahan di Lahan GSI, Koperasi Korpri Pemkab Mura : Moratoriumnya Belum Dicabut

Musirawas,Surya Post

Pembangunan perumahan Griya Silampari Indah (GSI) di lahan hibah Pemkab Musirawas yang memiliki luas kurang lebih 72 hektar sampai saat ini masih dimoratorium.Karena itu, segala aktifitas pembangunan perumahan diatas lahan yang pengelolaannya melalui Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas itu tidak dibenarkan, sampai pihak Koperasi Korpri mencabut status moratorium atau pemberhentian sementara pembangunannya.Demikian ditegaskan Sekretaris Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas, Arief Chandra, Jumat (31/8/2018).”Penegasan ini kami sampaikan, terkait beredarnya selebaran yang mengatas namakan Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas, tentang penyediaan rumah bagi PNS, Anggota DPRD, TNI dan Polri tentang pembangunan perumahan di lahan GSI,” tegas Arief Chandra, Jumat (31/8/2018).

Dijelaskannya, sampai saat ini pihaknya belum membuat kesepakatan dan keputusan untuk membuka kembali perumahan GSI.Setelah beberapa waktu lalu dilakukan moratorium pembangunan oleh sub-kontraktor, pemecahan sertifikat induk SHGB dan sertifikat balik nama SHGB di kantor ATR/BPN Kabupaten Musirawas.Menurutnya, pencabutan status moratorium perumahan GSI masih menunggu hasil kerja tim investigasi dan verifikasi perumahan GSI.Hasil tim investigasi dan verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musirawas ini, lanjut Chandra akan menjadi salah satu dasar dilanjutkannya pengembangan perumahan GSI ini.

pengurus koperasi Korpri Kabupaten Musirawas dan pihak ketiga (sub-kontraktor) akan memiliki data dan sistem kerja yang jelas sehingga permasalahan yang selama ini muncul tidak kembali terulang. Adapun tugas tim investigasi dan verifikasi perumahan GSI adalah melakukan inventarisir lahan atau kaplingan perumahan yang telah dilepaskan atau dipecahkan dari sertifikat induk lahan, sehingga sesuai dengan jumlah dan peruntukannya.”Selain itu tim ini bertugas untuk melakukan investigasi terkait adanya dugaan jual beli lahan kaplingan dan penguasaan lahan oleh oknum tertentu, padahal diketahui lahan perumahan GSI ini merupakan hibah dari Pemkab Musirawas yang tidak diperjual belikan,” ujar Arief Chandra.

Diharapkan, dengan telah dibentuknya tim ini maka kedepan perumahan GSI ini memiliki perencanaan dan tata ruang sesuai dengan peruntukannya serta memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan pengembangan perumahan.Sehingga baik koperasi Korpri Kabupaten Musirawas, konsumen maupun sub-kontraktor atau pengembang tidak ada yang dirugikan.”Karena itu kami mengimbau kepada PNS, anggota DPRD, anggota TNI dan Polri yang berminat memiliki perumahan di GSI agar menahan diri dan menunggu informasi resmi dari pengurus Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas yang akan di umumkan melalui media masa atau menghubungi call centre kami,” kata Arief Chandra.

Ditambahkan, Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas adalah salah satu unit bidang usaha yang beranggotakan PNS Kabupaten Musirawas.Selain memiliki usaha simpan pinjam, Koperasi Korpri juga diberikan wewenang oleh Pemkab Musirawas untuk mengelola lahan seluas 74,55 hektar yang dihibahkan melalui Keputusan Bupati Musi Rawas No: 277/KPTS/X/2004, tertanggal 08 Desember 2004.Penyerahan lahan untuk lokasi pembangunan perumahan PNS dan anggota DPRD dilingkungan Pemkab Musirawas ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Musirawas No: 11/KPTS/X/2005, tanggal 26 Januari 2005 tentang pemberian izin lokasi kepada Koperasi Korpri Kabupaten Musirawas untuk pembangunan perumahan PNS dan anggota DPRD dilingkungan Pemkab Mura dengan luas izin lokasi 72,09 ha.(Seripoku)