Supriono : Silakan Kejari Usut Dugaan Pungli Sertifikat Prona

Ilustrasi

Banyuasin, Surya Post

pungli di Kabupaten Banyuasin tak ada efek jeranya bagi pejabat tinggi hingga bawah. Kali ini menimpa oknum aparat desa Lalang Sembawa terkait pungli Sertifikat Prona tahun 2014 yang totalnya Rp 449 juta dengan jumlah 510 dari 553 persil.Bupati Banyuasin Ir SA Supriono tidak ambil pusing terkait dugaan kasus pungli didesa setempat. Hanya saja dirinya tak menghalangi tugas Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin untuk mengusut kasus itu sampai tuntas.“Saya persilahkan pihak Kejati periksa oknum yang terlibat pungli di Desa Lalang Sembawa, jika memang ada yang melakukan itu,” katanya.

Mantan Inspektorat itu enggan berbicara panjang apakah ada biaya atau tidak bagi warga yang ingin mendapatkan Sertifikat prona tersebut. “Bayar atau tidak Sertifikat Prona itu tanyakan kepada BPN Kab Banyuasin. Itu bukan kewenangan saya,” jelasnya.Senada juga, dikatakan anggota DPRD Banyuasin AA Hari Apriansyah bahwa pihaknya mendukung penuh upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kab Banyuasin untuk mengusut tuntas kasus Sertifikat Prona secara tuntas.“Kami menyesalkan dengan masih adanya praktek pungli yang dilakukan oleh oknum aparat desa. Perbuatan tidak terpuji itu sangat memalukan dan tidak boleh dilakukan sebagai abdi pelayan masyarakat,”katanya.

Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin telah melakukan pemeriksaan sejumlah warga desa Lalang Sembawa yang tidak menerima Sertifikat Prona, lantaran tidak menyetorkan uang kepada oknum aparat desa setempat diaula Kantor Desa Lalang Sembawa, Rabu (20/9).“Ya, kami telah memeriksa sebanyak 10 warga yang belum menerima Prona tersebut. Setelah kami jelaskan kalau Prona itu gratis, mereka mengaku tak ikhlas memberikan uang tebusan kepada aparat desa setempat,” ujar LA Kamis Kepala Kejari Kab Banyuasin melalui Andra Kurniawan Kasi Pidsus.

Lanjut dia, pemeriksaan sudah diagendakan sebelumnya. Sesuai jadwal mestinya sebanyak 40 orang termasuk Kepala Desa Lalang Sembawa. Sayang kondisinya tidak memungkinkan maka diperiksa hanya 10 orang. Kedepan pemeriksaan akan dilanjutkan pada Senin (25/9) ditempat yang sama.“Dari pengakuan warga bahwa sertifikat prona belum diterima lantaran belum memberikan uang tebusan yang dipinta oknum aparat desa setempat,” jelasnya. (Palpres)