Tujuh Daerah Di Sumsel Akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah

Oleh : Djunaidy Djamid.

Setiap akan diadakan pencalonan, apakah itu calon Gubernur, Walikota, Bupati dan Anggota DPR-DPRD yang dilaksanakan setiap lima tahun setelah masa jabatan berakhir.Pada masa diadakan pemilihan itulah merupakan Massa

sibuknya para calon tersebut melancarkan kempanye, baik dilakukan oleh para calon itu sendiri maupun oleh anggota tim sukses yang bersangkutan.

Pada umunya kita semua sudah dapat mengerti, setiap pertarungan tak ubahnya memakai sistem perjudian. Bagaimana caranya harus mencapai kemenangan, karena itu apapun caranya harus di kerjakan sebaik mungkin, terutama yang dilakukan adalah cara kampanye, dengan menaburkan janji dan berjanji kepada calon pemilih.

Berarti setiap diadakan pemilihan dari beberapa unsur tersebut di atas, masyarakat akan menerima janji yang dijanjikan oleh para calon-calon tersebut. Kalau memang setiap janji dari calon Gubernur, Bupati, Walikota  atau janji dari calon legislatif, DPR-DPRD yang berhasil menduduki jabatannya menepati janji-janji yang ia lontarkan pada masa kampanye berarti masyarakat akan benar-benar akan makmur.

Tetapi apa kenyataannya, yang dapat kita rasakan dan kita lihat sekarang ini bersama-sama,Terutama dibidang ekonomi, bukan saja bagi masyarakat yang ada di pedesaan (Desa-Desa), dikota-kotapun masih banyak kehidupannya dibawa garis kemiskinan. Demikian juga terhadap rumah-rumah sekolah, apakah itu Rumah Sekolah tingkat SD, SMP dan SMA, yang bangunannya hampir rubuh sehingga menghawatirkan keselematan anak-anak yang sedang belajar dan mengajar.

Yang menjadi pertanyaan kita, kondisi hal tersebut diatas masih saja kita jumpai di beberapa titik di Ibu kota Privinsi, Kabupaten dan Kota. Lalu bagaimana dengan keadaan rakyat yang tinggal di daerah-daerah jika kondisi di ibu kota saja masih demikian.

Tetapi sangat di sayangkan,  janji yang pernah dilontarkan oleh calon, apaka calon Gubernur, Bupati, walikota dan calon anggota DPR-DPRD boleh dikatakan masih belum terealisasi semua. Apakah memang sudah lupa dengan  janji, atau memang belum mendapat  giliran karena banyaknya kesibukan yang mereka kerjakan. Sehingga terkesan tidak menepati janji terhadap Gubernur, Bupati, Walikota dan DPR-DPRD yang pernah melontarkan Janji dan berjanji pada masyarakat semasa kempanye.

Karena itu hendaknya kita janganlah mudah mengambil suatu keputusan yang belum tahu persis kedudukannya, hendaknya sebelum memutuskan semua persoalan harus melalui pemikiran terlebih dahulu. Karena itu apa yang harus kita kerjakan juga melalui pertimbangan juga, sebelum kita melakukan, termasuk menyalurkan hak suara dalam memilih calon pimpinan (kepala daerah).

Kita kembali pada kalimat tersebut diatas, setiap pencalon kepala daerah dan anggota DPR-DPRD sudah jelas ada kempanye yang sifatnya menaburkan janji surga pada masyarakat.Tetapi hal tersebut semuanya ada ditangan rakyat, percaya atau tidak janji-janji yang dilontarkan itu, untuk itu kita perlu menyaring lagi janji yang di lontarkan oleh para calon tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah:

Provinsi Sumatra Selatan diakhir tahun 2015 ini ada tujuh Kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah diantaranya Kabupaten Ogan Ilir (OI),Kabupaten Musirawas Utara (Muratara),Kabupaten Musi Rawas (MURA),Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir (PALI),Kabupaten Ogan Komring Ulu (OKU).Kabupaten Ogan Komring Ulu Selatan (OKUS) dan Kabupaten Ogan Komring Ulu Timur (OKUT).Berarti masyarakat dari tujuh kabupaten ini akan menerima janji lagi dari calon Bupati dan wakil Bupati. Baik disampaikan secara langsung oleh balon, maupun melalui tim sukses masing-masing calon kepala daerah yang bersangkutan.

Apalagi sistem pencalon sekarang ini baik itu calon Gubernur, Bupati, Walikotra dan DPR-DPRD yang bersal dari Pagawai apakah PNS, TNI-ABRI, POLRI dan anggota DPRD, DPRD sekalipun ia harus mengundurkan diri dari statusnya terlebih dahulu.

Berarti bagi balon Bupati/ Walikota yang berstatus PNS, TNI-ABRI, Polri dan anggota DPR,DPRD nanti akan bergerak semaksimal mungkin pada waktu kampanye yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah (Bupati), demikian juga janji-janji yang akan di janjikan benar-benar harus rakyat dapat mempercayai. Karena apabila nantinya tidak terpilih sebagai kepala daerah berarti jabatan yang ia pangku selama ini harus lepas (berhenti). Berarti  pada pencalon kepala daerah kali ini, bagi masih ada yang menyandang status pada kepegawaian maka selain mempertaruhkan moril dan materil juga jabatanyapun ia pertarukan.

Rakyat menentukam:

Demikian sebaliknya terhadap rakyat yang daerahnya akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, hendaknya dalam menyalurkan hak pilih terhadap calon kepala daerah. Harus gunakan sebaik mungkin sesuai aspirasi nurani. Jangan sampai memilih itu dikarenakan bujukan teman, karena di kasih uang Rp.50 sampai Rp.100 ribu, menaggung kesusahan itu selama 5 tahun. Apalagi nantinya ada ancaman (intimidasi), dari tim sukses calon kepala daerah semua itu tidak dibenarkan.Kalau nantinya hal tersebut ada dilakukan oleh dari salah satu tim sukses calon laporkan saja pada pihak berwajib, karena semuanya dilindungi oleh undang-undang Pemilu, bahwa teori tersebut tidak dibenarkan. Tetapi untuk pemilihan kepada daerah di tujuh Kabupaten di Sumatra Selatan, hal tersebut besar kemungkinan tidak akan terjadi. 




Tinggalkan Balasan