Uang Jasa Medis Telat, Pegawai RSUD Demo

Pangkalpinang,Surya Post

Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah (RSUD DH) Kota Pangkalpinang, Rabu (2/5/2018) sempat terganggu. Pasalnya, pegawai rumah sakit, terkhusus tim medis meninggalkan pekerjaannya dan lebih memilih mengikuti rapat dengan Direktur RSUD, Syahrizal terkait uang atau tunjangan jasa medik yang telat dibayarkan.Usai rapat siangnya, puluhan pegawai tenaga kesehatan rumah sakit baik itu PNS maupun honorer malah beramai-ramai melakukan aksi long march menuju Kantor Walikota Pangkalpinang. Mereka ‘mogok’ kerja sebentar dan melakukan demo untuk mempertanyakan dana tunjangan jasa medik yang tertunda pembayarannya.

Kedatangan para tenaga kesehatan itu diterima Pjs Walikota Pangkalpinang Asyraf Suryadin, Sekda Kota Pangkalpinang Radmida Dawam, dan langsung digelar pertemuan dengan Direktur RSUD Depati Hamzah Syahrizal, serta pengawas RSUD Depati Hamzah. Dilakukan dialog terkait kejelasan penunggakan pembayaran uang jasa medis dalam pertemuan tersebut.“Saya ingin memastikan dan menanyakan apakah ini hadir semua? Saya ingin tanyakan dan pastikan pelayanan di RSUD Depati Hamzah tetap berjalan normal, ada yang bisa jamin?” tanya Pjs Walikota Pangkalpinang Asyraf Suryadin yang disambut diam para pegawai.

Usut punya usut ternyata para pegawai mempertanyakan uang tunjangan jasa medik yang sudah sejak September 2017 belum mereka terima. Dari pertemuan itu diperoleh informasi bahwa penunggakan hak tenaga kesehatan itu terjadi akibat dari beberapa klaim RSUD kepada BPJS Kesehatan yang tertolak karena beberapa factor, baik internal maupun eksternal.“Ada sebanyak 25 klaim kepada BPJS Kesehatan selama tahun 2017 dengan nilai Rp24 miliar yang baru dibayarkan adalah Rp23,3 miliar,” ungkap Khaerudin selaku Kabag Keuangan RSUD Depati Hamzah.

Perwakilan pihak BPJS Kesehatan yang hadir pun membenarkan bahwa jumlah pembiayaan RSUD Depati Hamzah adalah Rp24 miliar. Namun pihak BPJS membantah adanya penolakan pencairan klaim. Akan tetapi telah terjadi keterlambatan pengajuan klaim oleh manajemen rumah sakit kepada pihaknya.Dijelaskan, dalam proses penagihan klaim tersebut ada beberapa standar yang harus dipenuhi manajemen rumah sakit. Sehingga kemudian klaim dapat dikategorikan layak, tidak layak dan bermasalah oleh pihak BPJS Kesehatan. Namun apabila ada perubahan, maka klaim tersebut dapat diajukan kembali selama lima belas hari masa kerja sesuai kontrak antara BPJS Kesehatan dengan fasilitas kesehatan.
Menanggapi ini, Pjs.

Walikota Pangkalpinang ketika ditemui wartawan usai rapat mengharapkan adanya perbaikan layanan di RSUD Depati Hamzah. Asyraf Suryadin juga berharap penunggakan tersebut bisa dibayarkan sebelum lebaran tahun ini.“Yang jelas jika ada prosedur yang salah, kita perbaiki. Tadi sudah disepakati kalau untuk bulan September, Oktober dan November sebelum lebaran akan dibayarkan. Karena sistem penghitungan masih manual, jadi untuk November dan Desember pihak BPJS sudah menyampaikan namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ini hanya masalah komunikasi saja yang harus dibangun dan jelas harus transparan,” kata dia.

Sedangkan Direktur RSUD Depati Hamzah, Syahrizal mengatakan melalui dialog itu diharapkan dapat menemukan kejelasan dan titik terang terkait permasalahan tunggakan pembayaran kliam BPJS dan jasa medik pegawai. Sehingga tidak terjadinya prasangka dan fitnah nantinya terhadap manajemen.“Melalui dialog ini, ada Pak Pjs Walikota, ada Dewan Pengawas RSUD, kita saling terbuka dan transparan, sehingga tidak ada negatif thinking. Ini demi kemajuan RSUD Depati Hamzah,” ujarnya.

Pasien Disuruh Pulang
Menariknya, aksi mendatangi Kantor Walikota Pangkalpinang dan rapat para tenaga kesehatan dengan direktur rumah sakit, mendapat protes dari pasien. Hal ini karena tuntutan hak yang dilakukan pegawai telah membuat pelayanan di RSUD itu terhenti sementara. Apalagi panggilan rapat yang dilakukan direktur rumah sakit kepada hampir seluruh perawat terjadi pada jam pelayanan, Rabu pagi.Akibatnya, sejumlah pasien mengaku kecewa. Salah satunya pasien Poliklinik Gigi, Ade.

Dia mengeluhkan menajemen pelayanan RSUD DH seperti itu. Kepada sejumlah wartawan Ade mengaku kecewa saat menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Padahal dirinya telah mendaftar dua hari sebelumnya yakni Senin (30/4/2018).“Sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan di poliklinik beberapa hari sebelumnya saya sudah mendaftar, akan tetapi hari ini (Rabu-red) saya mau berobat ternyata disuruh balik lagi besok dengan alasan ada rapat dengan seluruh pegawai. Inikan aneh. Kok hampir pegawai rapat pada jam pelayanan,” keluhnya.

Warga selindung ini meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang khususnya pihak RSUD mengevaluasi mekanisme pelayanannya. Ade merasa kecewa karena disuruh untuk pulang dengan alasan rapat tersebut. “Ya saya berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.Dalam pantauan Rakyat Pos, keluhan pasien ini sangat wajar. Sebab, kebijakan Direktur RSUD yang memanggil rapat tentang tunjangan uang jasa medik tersebut, telah membuat beberapa poliklinik di RSUD DH ditutup seperti Poliklinik Gigi. Sementara poliklinik lainnya hanya satu petugas yang berjaga sehingga hampir semua pelayanan tidak maksimal.

Dikonfirmasi tentang keluhan ini, Direktur RSUD DH Syahrizal mengelak bahwa telah mengintruksikan pegawai poliklinik memulangkan pasien. Dia berdalih panggilan rapat ituspontan dan tidak ada penghentian pelayanan. Menurutnya, proses penanganan medis tetap berlangsung meski rapat terjadi. “Saya tidak pernah mengintruksikan seperti itu. Itu hanya spontanitas saja, semua proses pelayanan tetap berlangsung, meskipun ada pertemuan hari ini,” katanya berkilah.Wakil Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Depati Gandhi ikut bersuara atas permasalahan yang terjadi di RSUD Depati Hamzah. Dia mengatakan RSUD ini dibangun megah namun SDM-nya dinilai belum siap.“SDM-nya belum siap.

Jadi pada keblinger dan kagok dengan kondisi. Seperti nafsu menggebu tenaga tidak ada. Karena itu perlu menjadi perhatian. Kita benahi sama-sama kekurangannya,” tukas Gandhi.Politisi PPP ini sangat menyayangkan bangunan rumah sakit yang megah tidak diimbangi dengan pelayanan maksimal.“Toh sayang bangunan hebat megah, kokoh berdiri namun belum bisa dipakai maksimal. SDM kurang, stok dokter dan tenaga medis tidak ada. Alkes apalagi. APBD tidak cukup. Mari kita bersama-sama mencari solusi. Pelan-pelan namun harus pasti dan tidak bisa secara revolusioner. RSUD ini termasuk rekom DPRD di LKPj Walikota kemarin,” tandasnya. (Rakyat Pos