Warga Tuntut Ketegasan Polres

Warga Tuntut Ketegasan Polres

Lampung,Surya Post

Media sosial (medsos) dimanfaatkan masyarakat Waykanan mencari solusi sejumlah hal yang muncul di daerah tersebut. Di mana, tren perbincangan masyarakat Waykanan di dunia medsos kini mengarah pada niat mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan. Juga berbagai kerugian lainnya yang diakibatkan angkutan batu bara yang terkesan menjadi raja jalanan di jalan lintas Sumatera, Waykanan.Melihat antusiasme masyarakat terkait perbincangan medsos tersebut, kemarin (13/7) DPRD Waykanan menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh pemuda dan masyarakat, serta ormas dan Apdesi Waykanan guna mencari jalan keluar.Wakil Ketua Komisi I Sahdana yang meninjau stockpile batubara di OKU Timur, Sumatra Selatan (Sumsel) mendapatkan data, setiap mobil yang membawa batubara membawa muatan batabara seberat 30-45 ton dari Martapura. ’’Untuk itulah kami rapat,” tegas Sahdana.

Wakil Ketua I DPRD Waykanan Abdul Haris Nasution menuturkan, pertemuan tersebut tindaklanjut pertemuan mereka beberap waktu lalu dan diskusi panjang di dunia maya. ’’Kami khawatir masyarakat yang sudah tidak sabar itu terpancing berlaku anarkis dan merugikan semua pihak,” ujar Abdul Haris Nasution diamini Wakil Ketua II Beta Juana dalam pertemuan tersebut.Pertemuan itu ahirnya menghasilkan surat pernyataan bersama  DPRD Waykanan dengan masyarakat yang meminta Kapolres Waykanan menjalankan tugas dan fungsi terhadap angkutan batubara yang melintasi  Jalan Nasional  di wilayah Waykanan. Yang dalam hal ini dianggap telah secara nyata melanggar  Undang-Undang (UU) Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan,  juga UU Nomor 22  tahun 2009 tentang  Lalu Lintas Angkutan  Jalan, serta Perda  Provinsi Lampung Nomor 19 tahun 2014.

’’Kami meminta Kapolres Waykanan segera menghentikan dan melarang kendaraan batubara melintasi  jalan nasional yang ada di Waykanan. Itu terhitung hari ini. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, masyarakat akan turun ke Mapolres Waykanan sebagai bukti keseriusan  untuk meminta Polres segera menjalankan tugas pokoknya memberikan tindakan hukum pada pelanggar UU tersebut,” ujar A. Haris Nasution didukung sejumlah anggota lainnya kala menggelar konfrensi pers usai rapat di Aula DPRD Waykanan tersebut.Sebelum sepakat membuat surat pernyataan bersama, para anggota dewan serta tokoh masyarakat dan pemuda, saling berdebat bahkan meminta langsung menggelar aksi ke lapangan. Pasalnya, sejumlah masyarakat sudah terlalu kesal dengan ulah pengusaha angkutan batubara.

Mereka juga sepakat bila dalam aksi ada oknum yang berupaya ’’bermain mata” dengan pengusaha, secara beramai-ramai akan membawanya ke Polres Waykanan untuk diberi tindakan hukum. ’’Selama ini kami menduga para pengusaha angkutan ini telah membayar upeti pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Waykanan Hendra didukung Ketua Komisi III Rimli. (Radarlampung)