Awak Media Dilarang Liput Vaksinasi Tahap Pertama Kabupaten Bekasi

 

Bekasi, Suryapost.co – Terkait pelarangan terhadap sejumlah awak media dalam melakukan kegiatan peliputan yang di lakukan oleh pihak penyelenggara vaksinasi covid 19 tahap pertama di Kabupaten Bekasi, menuai komentar banyak kalangan di masyarakat Kabupaten Bekasi. Pasalnya, saat ini masyarakat tengah membutuhkan informasi yang mampu memberikan jawaban atas keraguan terhadap Vaksin Sinovac.

Salah satu tanggapan yang di lontarkan oleh Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Bekasi, Friko mengatakan demi tersebarnya informasi yang dibutuhkan masyarakat secara transparan, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bekasi menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Seperti yang tertuang dalam undang undang mengenai peliputan suatu informasi pada Pasal 28-F UUD 1945 menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Selanjutnya Pasal 4 ayat (3) UU No.
40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Bahkan Pasal 6 huruf a UU Pers menegaskan bahwa peranan pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui,” ucap Friko dan juga sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Bhayangkara,kamis (28/01/2021).

Masih menurutnya, juga ada sanksi pidana maupun denda terhadap pihak-pihak yang melarang peliputan berita yang akan di lakukan oleh kawan kawan pers. ini tertuang dalam Pasal 18.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

“Jika pers dilarang meliput, ini sama saja merenggut hak masyarakat secara luas untuk mengetahui suatu kebenaran informasi. kami pun belum mendapat keterangan jelas mengenai larangan meliput/mengambil gambar oleh pers yang di lakukan oleh pihak penyelenggara. anehnya, tidak ada solusi di samping pelarangan ini. misal boleh meliput, namun beberapa perwakilan pers saja, atau pihak penyelenggara menyiapkan layar yang menayangkan secara live prosesi vaksinasi di dalam ruangan itu. jika terjadi hal seperti ini, maka sangat wajar apabila terjadi miss persepsi di masyarakat, kesannya ada yang di tutup tutupi dari program vaksinasi ini” tegasnya.

Ia juga menambahkan, “Kan kita sama sama tau, tak sedikit masyarakat yang kontra dengan program vaksinasi covid 19 ini, ya seharusnya pemerintah bersama sama menggandeng kawan kawan pers untuk dapat saling bersinergi dalam hal menyebar luaskan pemberitaan baik ini, tujuannya agar dapat mengembalikan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi covid19” tutupnya. (Es/Red)