Bahagia Front Persatuan Islam Dibentuk, Fadli Zon: Mari Kita Rawat Demokrasi dan Hak Warga Negara

Jakarta,Surya Post

Usai organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) resmi dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah, kini petinggi eks FPI kembali mendeklarasikan organisasi baru Front Persatuan Islam.Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh 19 tokoh yang diketuai oleh Shabri Lubis. Adapun Munarman ditunjuk sebagai sekretaris FPI.Selain itu, terdapat juga nama-nama seperti Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, dan Habib Ali Alattas SH.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” bunyi petikan kutipan Front Persatuan Islam dalam keterangannya.Menanggapi hal tersebut, politisi fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon turut menyampaikan ucapan selamat atas lahirnya Front Persatuan Islam.

“Selamat atas lahirnya ‘Front Persatuan Islam’,” ucap Fadli Zon.Mantan aktivis 1998 tersebut juga mengajak agar merawat hak-hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan berorganisasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang.”Mari kita rawat demokrasi dan hak-hak warga negara dalam berserikat sesuai konstitusi UUD 1945,” tutur Fadli Zon.Selain itu, Fadli  juga menyampaikan pesan agar menjaga dan melindungi hak-hak berkumpul, berserikat, dan berorganisasi tersebut.

Jangan sampai direbut oligarki dan tirani,” ujar Fadli Zon dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Jumat, 1 Januari 2021.Sebelumnya, keputusan untuk membubarkan dan melarang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) telah diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.Melalui keterangan pers dalam kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020, pengumuman itu disampaikan Mahfud MD.

“Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi, dan sebagainya,” ujar Mahfud MD.Fadli Zon juga sebelumnya menentang pembubaran FPI ini karena melanggar hak warga negara untuk berorganisasi.”Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan,” ucap Fadli Zon.Menurut Fadli Zon, pembubaran FPI adalah salah satu bentuk nyata dari praktik otoritarianisme karena diputuskan tanpa proses yang jelas.”Ini adalah praktik otoritarianisme,” tutur Fadli Zon.( PR BEKASI.co.id )