Bawaslu Hentikan Proses Laporan

Muratara, Surya Post – Setelah melakukan pemeriksaan terhadap laporan tim Paslon No.1 (H Devi Suhartoni-Ustad Inayatullah), Mengenai dugaan money politik yang dilakukan Paslon No.3 (H Syarif-Surian). Bawaslu Muratara, keluarkan putuskan hentikan proses laporan lantaran tidak memenuhi syarat .

Ketua Bawaslu Muratara, Munawir saat di kofirmasi Kamis (5/11) sekitar pukul 15.00 WIB, menegaskan. Sebelum mengeluarkan putusan, mereka sudah melakukan pengkajian dan pendalaman terhadap laporan yang dilayangkan tim Paslon No.1 ke Bawaslu. “Kita sudah melakukan koordinasi dan proses pemeriksaan dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Hasilnya ada beberapa alat bukti yang di ajukan dianggap tidak kuat dan tidak memenuhi unsur pelanggaran,” terannya.

Dia menegaskan, bukti yang diajukan tim Paslon No1 berupa foto dan video testimoni, warga yang mendapat minyak goreng. Adanya kelemahan kedua, Tim Hukum Paslon No.1, saat melapor tidak melampirkan mandat secara langsung dari Paslon No.1 (H Devi-ustad Inayatullah) sebagai pihak yang merasa di rugikan.

Sedangkan tuntutan yang di layangan tim Paslon No.1, secara spesifik meminta diskualifikasi Paslon No.3. Sedangkan dalam video yang dilampirkan sebagai bukti, hanya Sebuah testimoni dari masyarakat. “Yang dilaporkan itu masalah minyak goreng, tapi cuma ada video testimoni saja jadi tidak bisa kita ajudkan alat bukti. Hasil proses pemeriksaan itu sudah di putuskan tim Gakkumdu, laporannya tidak dilanjutkan,” terangnya.

Munawir mengungkapkan, setiap laporan yang masuk akan mereka tampung dan pelajari terlebih dahulu. Katena di Bawaslu sudah ada tim khusus yakbi Gakkumdu yang khusus menangani permasalahan itu. “Memang saat ini banyak laporan yang masuk, tapi tetap pelajari dulu dan nanti yang memutuskan itu langsung Gakkumdu. Karena di situ ada penyidik dan lainnya,” ungkapya.

Sebelumnya, Tim hukum pasangan nomor urut 1 (satu) yakni Ayub Zakaria, Edwar Antoni dan Herdiansyah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran itu ke Bawaslu, Rabu (4/11) sekitar pukul 14.00 WIB. Berdasarkan data yang mereka kumpulkan 30 Oktober 2020, pihaknya menemukan akun di Media Sosial dan mendapat laporan dari tim pemenangan di tingkat Desa dan Kecamatan, mengenai dugaan pelanggaran money politik dirumah oknum mantan Kades di Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir.

Menurutnya, Pasangan calon ataupun tim kampanye atau perorangan. Sudah tentu dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau uang ke pihak lain untuk mempengaruhi atau mengajak mereka memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. ”Kalau ini dilakukan akan ada sanksi pelanggaran Pilkada dan sanksi pidananya,” kata Edo. (red)