BPJS Jamin Semua Tenaga Kerja di Pemerintahan kota Palembang

Palembang, Surya Post.

terkait perlindungan tenaga kerja di Pemerintahan kota Palembang, Pemerintah kota (Pemkot) Palembang akan segera melakukan

Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

Tidak hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemkot Palembang juga akan memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai non PNS dalam hal ini honorer, Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) dan pekerja harian lepas, yang mengabdikan diri untuk Pemkot Palembang.

Usai menerima kunjungan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Sumbagsel di ruang rapat II Sekretariat Daerah (Setda) kota Palembang, Senin (27/4), Plt Walikota Palembang Harnojoyo kepada Rakyat Merdeka Online Sumsel mengatakan, berdasarkan Permendagri, Pemkot Palembang mewajibkan seluruh tenaga kerjanya untuk masuk dalam jaminan ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan.

Adanya Permendagri tersebut, Pemkot Palembang akan mulai menganggarkan 1.600 tenga kerja di lingkungan pemerintah Kota Palembang, yang akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahunan Pemkot Palembang.

“Jika sudah aturan, ya kami harus turut aturan, jadi ini sudah diwajibkan semua tenaga kerja untuk dijamin keamanan kerjanya,” ungkap Harno.

Disinggung mengenai apakah Pemkot Palembang juga akan membantu iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh lepas yang tidak mempunyai upah tetap  di Palembang, Harnojoyo akan memikirkan hal tersebut.

Dijelaskan Harno, Pemkot Palembang tidak dapat sembarangan menggunakan dana APBD terkait akan dibebankannya iuran BPJS Ketenagerkaan bagi buruh lepas ke Pemkot Palembang.

“Kita tidak dapat sembarangan, merek juga kan punya lembaga penanggung jawab,” ulasnya.

Sementara itu, Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Umardin Lubis mengatakan, sesuai dengan aturan, setiap tenaga kerja di Indonesia wajib masuk dalam jaminan ketenagakerjaan, termasuk pegawai di Pemkot Palembang.

“Seusai aturan, semua tenaga kerja wajib masukdalam jaminan ketenagakerjaan yang dikelola BPJS. Untuk itu kita meminta Pemkot Palembang agar dapat menjaminkan seluruh tenaga kerjanya baik PNS maupun Non PNS pada BPJS ketenagakerjaan,” ujarnya.

Mengenai sistemnya, tenaga kerja pemerintahan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS saat ini diberlakukan iuran 0,54 persen dari gaji pokok. Sementara bagi tenaga kerja non formal seperti tukang ojek, kuli angkut, kuli bangunan yang tidak memiliki majikan diberlakukan iuran 1,3 persen dari standar UMK.

“Untuk iuran yang akan dibebankan bagi PNS dan non PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan memang lebih kecil. Alasan itu dikarenakan, bagi PNS, tidak semua jaminan akan ditanggung. Karena PNS sudah memiliki jaminan pensiun,” jelasnya.

Jadi, sambung Umardin, tidak hanya PNS yang harus mendapat jaminan ketenagerjaan. Non PNS seperti tenaga honorer juga, Pemkot wajib memberikan jaminan keamanan dalam bekerja.(jn/net)




Tinggalkan Balasan