Demi Jaga Kualitas Barang Sitaan, KPK Minta Diterbitkan PP soal Lelang

Jakarta ,Surya Post

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait pengelolaan barang hasil penggeledahan dan penyitaan. Sebab, selama ini banyak persoalan yang muncul dalam pengelolaan barang tersebut.”Berharap agar pemerintah bersegera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Lelang Hasil Penggeledahan dan Penyitaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,” kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (12/1/2021). Berikut bunyi pasal 47A yang dimaksud Nawawi:(1) Hasil penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pelelangan.

(2) Ketentuan mengenai pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).Ia membeberkan berbagai persoalan dalam pengelolaan barang hasil penggeledahan dan penyitaan KPK. Menurutnya, karena terlalu lama barang itu disimpan sebelum dilelang, nilainya merosot karena barangnya rusak.”Mengingat banyaknya persoalan yang dimunculkan dalam pengelolaan barang-barang hasil geledah dan sita ini, seperti merosotnya nilai barang, bahkan menjadi rusaknya dan menjadi tak bernilai yang dapat berujung pada gugatan pengembalian ganti kerugian,” katanya.

“Coba lihat itu barang-barang sitaan yang terparkir di lahan samping gedung K4, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa lahan tempat di parkirnya kendaraan hasil sitaan, belum lagi menjadi rusak dan hilangnya nilai barang-barang tersebut,” sambungnya. Nawawi menilai, dengan dikeluarkannya PP itu, pelelangan barang sitaan KPK bisa lebih cepat. Hal itu untuk mencegah merosotnya nilai barang.”Terpenting dapat mencegah merosotnya nilai barang dan menghindari besarnya pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk pemeliharaan barang-barang sitaan tersebut,” pungkasnya.( detikNews)