Empat Bulan Gaji Belum Dibayar, Dewan Berontak

Baturaja, Surya Post.

Lantaran belum menerima gajih selama empat bulan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang dicetuskan oleh

Ketua DPRD OKU Johan Anuar, mendesak pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar dapat segera membayarkan gaji yang menjadi hak mereka

“Soal gaji, kita minta Senin ini dapat segera direalisasikan. Tak ada lagi alasan, pokoknya dibayarkan, karena itu hak dewan,” katanya Minggu (26/4)

Ketika ditanya apakah itu nanti tidak menabrak aturan? Justru Johan balik bertanya.

“Sanksi itu (tidak dibayarkan gaji selama enam bulan,red) dimana aturannya? ndak ada. Kalau memang ada aturan, harus diterbitkan PP,” jelasnya.   

Dirinya sendiri mengaku, banyak menerima keluhan dari rekan-rekannya sesama anggota DPRD OKU perihal gaji tersebut. Menindaklanjuti itu, pihaknya sudah memanggil Kepala Dinas PPKAD OKU, Hanafi.

“Dia (Hanafi,red) katanya mau konsultasi dulu, dengan BPK dan Bupati.,” imbuh Johan.   

Dirinya pun mengaku tak tahu apa yang menjadi alasan PPKAD belum mau mencairkan gaji tersebut. Cuma yang ia dengar lanjut Johan, gaji terhambat karena mereka (PPKAD) memperhatikan edaran Mendagri.   

“Mereka nunggu surat edaran Mendagri. Sekali lagi saya tanyakan, yang mana aturan gaji anggota dewan tidak dibayar. Jelas-jelas Kabupaten Muba lebih parah dari kita (OKU), tapi gaji mereka sudah dibayar kok,” terang dia.

Lanjut Johan, kalau gaji ini belum terealisasikan, bisa jadi anggota dewan menuntut Hanafi.

“Kalau tidak terealisasi, dia (Hanafi) harus tanggung jawab jika dewan ada yang merasa dirugikan. Tidak menutup kemungkinan dewan bisa ngadu,” tambahnya.

Seperti diberitakan, ancaman tidak menerima gaji selama enam bulan itu terjadi sebagai sanksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akibat dari terlambatnya penetapan APBD OKU 2015.

Dimana, dalam Pasal 353 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur sanksi gaji pokok dan tunjangan jabatan kepala daerah,wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD tak dapat diberikan selama enam bulan jika daerah terlambat mengesahkan APBD.

Namun, berdasarkan hasil konsultasi unsur pimpinan DPRD setempat dengan pihak Kemendagri beberapa waktu lalu, didapati jawaban bahwa pemberlakuan sanks

secara tegas baru bisa dilakukan tahun depan setelah PP dari UU Pemerintah Daerah diterbitkan(jn/net)




Tinggalkan Balasan