Empat Gugatan Pilkada ke MK, Baru Sengketa Pilkada OKU yang Diputus

Jakarta,Surya Post

Mahkamah Konstitusi mulai menetapkan putusan atau ketetapan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) dari 33 gugatan, mulai Senin  (15/2). Dari empat daerah di Sumsel yang menggugat penetapan keputusan KPU, baru Pilkada di OKU yang diputus.Putusan itu diambil bersama sembilan hakim MK dalam rapat permusyawatan hakim yang ditetapkan pukul 16.27 WIB.Dalam amar putusannya, hakim menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. Dan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. “Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Anwar Usman, Ketua Hakim dalam persidangan di MK.

Dalam putusan Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021, pengajuan gugatan dilakukan oleh Barisan Pemantau Pemilu Sumsel (BP2SS) diwakili Prendi Alhafiz memberi kuasa pada Prengki Adiatmo SH dan kawan-kawan terhadap KPU OKU yang memberi kuasa pada Sofhuan Yusfiansyah sebagai termohon. Dalam sengketa itu, pihak terkait adalah Paslon terpilih Kuryana Azis dan Johan Anuar yang memberi kuasa pada Saiful Mizan dan Turima.Arief Hidayat, anggota Hakim MK menambahkan, perbaikan permohonan tertanggal 17 Desember yang diajukan pemohon melalui luring diterima kepaniteraan Mahkamah pada 30 Desember, sehingga hal tersebut melewati tenggang waktu pengajuan.“Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, berkas atau dokumen yang dipertimbangkan mahkamah adalah permohonan awal yang diterima kepaniteraan mahkamah pada 17 Desember 2020 pukul 17.40 WIB,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan paa 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan mahkamah daa putusannya. “Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis,” katanya.Arief melanjutkan, jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5 persen dikali 179.944 suara (total suara sah) sama dengan 2.699 suara.Sesuai bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 63.166 suara, sementara perolehan pihak terkaot 116.778 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 116.778 suara dikurangi 63.166 suara sama dengan 53.612 suara.

“Atau lebih dari 2.699 suara,” katanya.Lanjutnya, mahkamah berpendapat, selain tak memenuhi pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dan paa 10 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan pemohon juga tak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.“Oleh karenanya, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan,” katanya. (rei)