Hasil SURVEI Indikator: Mayoritas Milenial Indonesia Nyatakan UU ITE Perlu Direvisi,Ini Alasannya

Jakarta,Surya Post

Masalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi masih saja jadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.Sebab, tidak sedikit yang menjadi korban sehingga menghambat kebe­bas­an menyampaikan informasi. Apalagi yang disampaikan itu berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.Dilansir WARTAKOTALIVE.COM, bahkan menurut hasil survei, mayoritas anak muda (kelompok milenial) Indonesia berpendapat bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi.Hasil survei menyebutkan, UU ITE itu perlu direvisi untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam mengemukakan pendapat.

Demikian hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia.”57,3 persen UU ITE itu perlu direvisi menurut anak muda dan hanya 24 persen UU ITE tidak perlu direvisi,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam acara ‘zoom meeting’ Rilis Survei Indikator: Suara Anak Muda tentang isu-isu sosial, politik bangsa, Minggu (21/3/2021).Survei Indikator Politik Indonesia juga mengungkapkan pendapat anak muda soal tindakan saling melapor dengan dasar UU ITE.Secara umum anak muda berpendapat tidak suka melaporkan satu pihak ke penegak hukum, tapi ada juga yang mengatakan sebaliknya, tindakan saling melapor tidak baik dilakukan karena tidak baik untuk demokrasi.

Sebanyak 41,6 persen anak muda mengapresiasi negatif tindakan saling lapor. “Ada 32,2 persen menilai tindakan saling melapor itu baik-baik saja,” kata Burhan.Survei nasional suara anak muda ini dilakukan tanggal 4-10 Maret 2021, dengan 1.200 responden berusia 17 hingga 21 tahun.  Survei memiliki tolerasi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.Menanggapi hasil survei tentang keingginan anak muda agar UU ITE direvisi, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang hadir sebagai salah satu narasumber, mengapresiasi semangat anak-anak muda yang tidak setuju dengan perbuatan saling melaporkan.

“Anak muda memiliki satu ‘platform’ di dalam diri mereka, bahwa perbedaan bisa diselesaikan tidak melulu melalui jalur hukum yang sering memperkeruh suasana,” kata Hasto.Sikap PDI-P dalam revisi UU ITE ini, lanjut Hasto, diperlukan langkah koordinasi dan bagaimana mengimplementasikannya.Sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI-P, sudah menyampaikan bahwa UU ITE perlu direvisi.”Kami dengarkan dan coba formulasikan baik tingkat praktek melalui pendekatan dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah,” katanya.Hasto menambahkan PDI-P mencoba mengakomodasi adanya satu kehidupan demokrasi yang satu sisi memegang hukum sebagai aturan main dan satu sisi memegang teguh budaya masyarakat timur.

“Di sisi lain kita tidak bisa ikut-ikutan demokrasi barat yang praktis kebebasan individu termasuk aspek yang personal bisa diumbar untuk kepentingan pragmatis, itu jadi catatan PDI-P,” kata Hasto.Daftar Nama Anggota Tim Pelaksana Kajian UU ITE Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Kajian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Senin (22/2/2021).Rincian terkait tim tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor 22 tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE.Dalam salinan keputusan yang diterima Tribunnews, Senin (22/2/2021), tim terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana.

Tim pengarah diisi oleh Mahfud MD, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Tim tersebut bertugas memberi arahan dan rekomendasi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kementerian/lembaga, dalam rangka menyelesaikan kajian implementasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.Tim pelaksana diketuai oleh Sugeng Purnomo (Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).Sekretaris Tim Pelaksana dijabat Imam Marsudi (Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Sosial Budaya).

Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana bertugas mengoordinasikan pengumpulan informasi dari aparat penegak hukum dan/atau masyarakat, berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.Kedua, mengoordinasikan penyusunan kajian hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.Ketiga mengoordinasikan pengkajian atas substansi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.Keempat memberikan rekomendasi atas peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan rasa ketidakadilan masyarakat.

Kelima, melaporkan pelaksanaan penyusunan kajian hukum peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik secara periodik kepada Pengarah.Tim pelaksana tersebut terdiri dari dua Sub Tim.Sub Tim I yang selanjutnya disebut Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE bertugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal-pasal tertentu dalam UU ITE yang sering dianggap menimbulkan multitafsir.Sub Tim I diketuai Henri Subiakto (Staf Ahli Bidang Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika).Sekretaris dijabat Brigjen Yan Fitri Halimansyah (Kepala Biro Sundokinfokum, Divisi Hukum Polri).

Anggotanya terdiri dari 12 orang, yakni:

  1. Samuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika);
  2. Christyanto Noviantoro (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Badan Siber dan Sandi Negara);
  3. Irjen Pol (Purn) Benny Josua Mamoto (Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional);
  4. Babul Khoir (Wakil Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia);
  5. Roberia (Plt Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
  6. R Erwin Moeslimin Singajuru (Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Politik dan Hukum);
  7. A Budi Kuncoro (Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Hubungan antar Lembaga);
  8. Arief Muliawan (Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Republik Indonesia);
  9. Alpius Sarumaha (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
  10. Widyastuti (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Perindustrian, Perdagangan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
  11. Fauzy Marasabessy Analis Hukum Ahi Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan);
  12. Rikson Sitorus (Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).

Sub Tim II yang selanjutnya disebut Tim Telaah Substansi UU ITE, bertugas menelaah beberapa pasal dalam UU ITE yang dianggap multitafsir, untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan revisi.Sub Tim II diketuai Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan Sekretaris dijabat Baringin Sianturi (Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan).

Anggota Sub Tim II terdiri dari 11 orang, yakni:

  1. Anmad M. Ramli (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika);
  2. Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia);
  3. Poengky Indarti (Anggota Komisi Kepolisian Nasional);
  4. Anton Setiyawan (Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi Negara, Badan Siber dan Sandi Negara);
  5. Rizal Mustary (Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Komunikasi);
  6. Dedy Permadi (Staf Khusus Menterl Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika);
  7. Cahyani Suryandari (Plt Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
  8. Kombes Pol Wibowo (Kepala Bagian Sunkum, Divisi Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia);
  9. Radita Ajie (Kepala Subdirektorat Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
  10. Mia Banulita (Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia);
  11. Dado Achmad Ekroni (Analis Hukum Ahli Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim pelaksana dapat dibantu oleh akademisi, praktisi, tenaga ahli, korban atau pelaku tindak pidana UU ITE, aktivis, dan kelompok media sebagai narasumber untuk mendapatkan berbagai masukan.Tim Kajian UU ITE tersebut bertugas mulai hari ini hinngga 22 Mei 2021.”Karena ini diskusi maka perlu waktu. Kita memberi waktu sekitar dua bulan agar ini terus digarap.””Sehingga nanti tim ini akan laporan ke kita, apa bentuknya, apa hasilnya.””Sembari menunggu dua atau tiga bulan, Polri dan Kejaksaan penerapannya supaya betul-betul tidak multitafsir, tetapi orang merasa adil. Oh Iya, ini ternyata benar.”

“Tidak hanya berlaku kepada si A, tetapi juga si B, karena semua unsur itu sudah terpenuhi di situ,” jelas Mahfud MD.Ada dua pertimbangan dibentuknya Tim Kajian UU ITE.Pertama, dalam rangka menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan.Perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif dengan melibatkan kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan memiliki tugas perumusan kebijakan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik.Kedua, setelah berlaku sejak 21 April 2008, pelaksanaan UU ITE ternyata menimbulkan kontroversi karena ada yang menilai memuat pasal-pasal yang terlalu lentur atau pasal karet (haatzai artikelen).Sehingga untuk merespons pendapat-pendapat masyarakat tersebut, pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Nasional TNI-POLRI tanggal 15 Februari 2021, Presiden mengarahkan perlunya dilakukan pengkajian baik terkait kriteria implementatif maupun terkait perumusan substansinya. (Sripoku))