Indonesia Akan Intensifkan Perundingan Batas Wilayah Darat dan Laut Dengan Negara Tetangga

Jakarta,Surya Post

Indonesia akan meningkatkan intensitas perundingan perbatasan darat dan maritim dengan negara tetangga.Hal tersebut menjadi satu program prioritas Kementerian Luar Negeri RI pada 2021.Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2021 mengatakan diplomasi akan bekerja untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah.“Diplomasi juga terus bekerja untuk menjaga kedaulatan NKRI,” kata Retno pada PPTM 2021 yang diselenggarakan secara virtual.Retno mengatakan di masa pandemi covid-19, perundingan perbatasan terus dilakukan dengan berbagai keterbatasan.Dalam satu tahun terakhir Indonesia telah melakukan perundingan, termasuk secara virtual dengan Vietnam, Malaysia, dan Palau sebanyak 7 kali.

Untuk tahun 2021, Indonesia akan kembali meningkatkan intensitas perundingan perbatasan maritim dengan negara Malaysia, Palau, Filipina, Vietnam.Dengan Malaysia, RI akan memformalkan hasil perundingan batas laut teritorial di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian selatan.Selanjutnya akan memulai proses perundingan untuk segmen-segmen lainnya khususnya untuk batas ZEE.Dengan Palau, RI akan melakukan finalisasi kesepakatan parsial pada segmen tertentu yang dicapai pada perundingan 2019-2020 untuk batas ZEE,Adapun dengan Filipina, RI akan dimulai perundingan batas landas kontinen.“Setelah tahun 2014 tuntas dengan batas ZEE kedua pihak sepakat bahwa garis landas kontinen dan ZEE adalah dua rezim yang berbeda,” ujarnya

Terkait batas maritim dengan Vietnam, RI akan melanjutkan perundingan ZEE yang tertunda karena pandemi.Untuk batas darat, RI akan menyelesaikan demarkasi Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor Timur termasuk Pulau Sebatik dengan Malaysia.Sedangkan dengan Timor Leste, RI akan menyelesaikan sisa 2 (dua) Unresolved Segments sesuai dengan “Agreed Principles” yang telah disepakati pada tahun 2019.“Kedua Tim perunding juga sepakat bahwa perundingan batas laut akan dimulai setelah perbatasan darat ini tuntas,” kata Menlu.“Secara khusus saya ingin menekankan satu prinsip terkait hak kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia bahwa klaim apapun oleh pihak manapun harus sesuai dengan hukum internasional termasuk UNCLOS 1982,” lanjutnya. (Tribunnews.Com,)