Ingin Tetapkan Perda Kos-kosan, Namun Pemkot Palembang Bingung Nyusunnya

Palembang, Surya Post.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Ortala, Maher mengungkapkan masih bingung terhadap penarikan retribusi pajak kos-kosan. Pasalnya, aturan tetap yang mengkhususkan retribusi pajak ini, masih tergabung dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pajak Hotel dan Penginapan.

“Sulit menjelaskan secara spesifik tentang aturan kos-kosan, termasuk penarikan retribusinya. Karena, untuk aturan kos-kosan masih tergabung dalam Perda No 11 tahun 2010,” jelasnya, Selasa (12/5).

Maher mengatakan, memang perlu ada aturan khusus terhadap usaha ini. Namun, pihaknya kesulitan menetapkan aturan dalam sebuah Perda karena, untuk membuat aturan tersebut perlu aturan dasar yang diatur pemerintah pusat.

“Untuk dasar sekarang, Pemkot Palembang hanya dapat menggunakan Perda Hotel dan Penginapan untuk menarik retribusi dari jenis usaha kos-kosan. Itupun, syarat usaha kos-kosan yang dikenakan pajak dengan jumlah kamar minimal 10 pintu,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Palembang Ridwan mengatakan, terkait peraturan baru yang mewajibkan usaha kos-kosan di Palembang, wajib memiliki SITU sudah lama disosialiasikan. Dari hasil razia, sebagian rumah  kos sudah ada izinnya(jn/net)




Tinggalkan Balasan