Instruksi Kapolri soal Larangan Tilang Manual, Ini Kata Pengamat Hukum Tata Negara

Bangka,Surya Post

Larangan tilang manual yang diinstruksikan Kapolri menjadi langkah besar dan mendasar, sebagai bentuk pengejawantahan atas kinerja Polri yang kini sedang disorot masyarakat, Rabu (26/10/2022). Hal ini pun diungkapkan Dosen Hukum Tata Negara (HTN) FH Universitas Bangka Belitung (UBB), Muhammad Syaiful Anwar yang menyoroti Instruksi Larang tilang manual tertuang pada Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tertanggal 18 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irjen Friman Shantyabudi atas nama Kapolri.

Anwar mengatakan pelanggaran lalu lintas yang masuk dalam kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menggunakan secara e-TLE, memang sudah perlu dilaksanakan dan digalakkan di semua daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. “Hal ini sangat membantu Polri dalam mengawasi para pengendara kendaraan bermotor yang nakal, sehingga melanggar lalu lintas tanpa perlu bertemu secara langsung yang dikhawatirkan adanya transaksional di dalamnya,” ujar Anwar. Dengan pemanfaatan Etle secara tidak langsung, sebagai cara untuk meminimalisir pungli. Melalui Etle dapat menghindari atau meminimalisir transaksional di lapangan, antara oknum nakal dengan orang yang melanggar.

Secara aturan pun Anwar menegaskan terkait anggota Polri yang dilarang menyalahgunakan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. “Secara prinsip, pelanggaran tersebut bisa dikenakan beberapa hukuman yakni hukuman dispilin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari hingga pembebasan dari jabatan,” jelasnya.

Lebih lanjut anggota Polri perlu melakukan pendekatan secara humanis kepada masyarakat, dengan lebih mengedepankan peringatan terlebih dahulu. “Memang dalam konsep hukum, menurut Lawrence M. Freidman, dalam bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh beberapa hal yakni struktur hukum (Legal Structure), substansi hukum (Legal Substance), dan budaya hukum (Legal Culture). Apabila ketiga unsur ini mengalami perubahan ke arah positif, maka akan mencapai tujuan akhirnya yakni keadilan,” ucapnya.

Namun terkait larangan tilang manual tidak bisa secara otomatis beralih dari satu sistem ke sistem yang lainnya secara instan, namun dengan tahapan-tahapan tertentu. Penerapan eTLE merupakan salah terobosan dalam penanganan pelanggaran hukum, khususnya lalu lintas. Secara nyata Anwar mengatakan, penggunaan eTLE telah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa dihindari.Sementara itu dengan pemanfaatan etle, dosen UBB ini mengungkapkan ada beberapa hal terkait dengan sistem eTEL harus dilakukan.

Melalui etle dapat mengurangi interaksi secara langsung dengan petugas sehingga meminimalisir praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelanggar maupun aparat, sehingga disisi lainnya hal ini bisa menjadi sebuah budaya agar tidak terjadi pungli lagi. Namun berkaitan dengan data yang dimiliki oleh Polri, ataupun lembaga yang memiliki sistem eTEL harus dipastikan database yang dimiliki sudah benar, tepat, dan presisi sesuai dengan identifikasi administrasi kendaraan.

“Akurasi database merupakan bahan data utama, dalam pelaksanaan eTEL tersebut. Jangan sampai, data base yang digunakan tidak ter-update sehingga tidak bisa menjalankan sistemnya sesuai dengan harapan, terlebih akurasi data base terkait registrasi ataupun identifikasi kendaraan, hal ini bertujuan agar tepat sasaran dalam penerapannya dilapangan,” ucapnya. Anwar mengatakan perlu dilakukan sosialisasi secara terstruktur, masif dan sistematis kepada masyarakat terkait tujuan Etle, sehingga kepatuhan di jalan raya menjadi sebuah kebudayaan di tengah masyarakat. “Berkaitan dengan administrative masyarakat untuk memberikan kendaraan secara proposional, maksudnya adalah memberikan kendaraan bermotor kepada subyek hukum yang telah cakap secara umur, fisik dan administrative (memilik SIM) sehinga kesalahan di lapangan bisa dihindari sejak awal,” ungkapnya.( Bangkapos.Com)