Jabatan Strategis Harus Isi Sesuai Bidang Dan Kemampuannya

Palembang,Surya Pos

Seorang pengamat politik Sumatera Selatan Bagido Togar, mengatakan bahwa jabatan strategis tertentu harus melalui propertest dari pihak ketiga yaitu Perguruan tinggi. Selain itu dikatakan Bagindo pada awak media di Palembang,para Elit pemerintah di daerah, baik itu bupati,wakil bupati ataupun Sekda, tidak boleh mengintervensi. Tidak boleh ada titipan dan sejenisnya. “Kalau masih ada pihak pihak yang mengintervensi, berarti bupati lalai, permisif. Kalau isu itu benar, bupati harus menindak karena bupati itu kan pejabat pembina kepegawaian (PPK),” jelas Bagindo Togar, Sabtu (20/02/2021). Jabatan jabatan yang semestinya belum pantas dan masih bisa diisi oleh orang lain, tegas Bagindo Togar, harus diisi orang lain atau orang yang memiliki kapasitas untuk jabatan tersebut dan yang tidak terkait hubungan keluarga.

“Sekarang ini susah juga, komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekarang sudah dibubarkan oleh Mendagri, jadi tidak ada lagi yang mengawasi secara independen terhadap tindakan seperti ini,” kata Bagindo Togar.Selain itu juga Bangindo Togar menanggapi adanya pemberitaan atas keterangan ketua LSM Resimen Rakyat Seperiadi Pangkalan Balai ,bahwa ada isu mengatakan pada lingkungan Pemkab Banyuasin, jabatan strategis di kabupaten Banyuasin diduga tidak  tida sesuai dengan bidang dan titel kependidikannya,disenyalir  adanya unsur KKN.Togar berharap, kalau insu tersebut memang ada hendaknya Bupati supaya  merespon isu tersebut.

Kalau Banyuasin mau maju dan birokrasi pemerintahan daerah bisa maksimal dalam melayani Masyarakat, tidak boleh ada jabatan yang diisi oleh orang yang tidak sesuai bidang dan kemampuannya, karena hal ini merusak manajemen pemerintahan daerah.Jika bupati tidak bertindak dalam tempo tertentu, DPRD dapat memanggil atau mengundang untuk diminta keterangannya.“Bupat bisa membatalkan itu. Sekarang dia mau tidak. Kalau tidak mau berarti ada kompromi dia sama Sekda,” tutup Bagindo Togar. (Sp)