Kab.Empat Lawang Memekar Daerah Tiga Kecamatan Baru

Empat Lawang,Surya Post

Kabupaten Empat Lawang yang pemekaran dari Kabupaten Lahat,yang memiliki 10 kecamatan.Kabupaten Empat Lawang sekarang ini telah memekarkan daeranya,dari 10 Kecamatan di mekarkan lagi tiga kecamatan antaralain, Kecamatan Semindang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan Pendopo Timur.Ketiga kecamatan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan bersama Pemekaran Kecamatan Semindang, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, dan Kecamatan Pendopo Timur Senin (15/2) di ruang sidang DPRD Kabupaten Empat Lawang.“Pemekaran kecamatan ini untuk menyikapi aspirasi yang berkembang di masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan masyarakat,” hal ini dikatakan oleh  Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad didampingi Ketua DPRD, Persi.pada awak media setempat.

Selain itu juga Bupati Joncik mengatakan, Pemkab Empat Lawang telah melakukan kajian wilayah terhadap daerah kecamatan yang mempunyai luas area besar, jumlah penduduk, luas wilayah minimal, dan jumlah minimal desa atau kelurahan yang menjadi cakupan wilayah yang cukup besar yakni di 3 kecamatan sebelumnya.Antara lain Kecamatan Muara Pinang memiliki luas wilayah ± 193,72 kilometer persegi yang terdiri atas 22 desa dan 63 dusun. Dimekarkan menjadi Kecamatan Semidang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Muara Pinang, Marga Semidang.

Selanjutnya Kecamatan Tebing Tinggi merupakan kecamatan dengan wilayah terbesar di Kabupaten Empat Lawang dengan luas ± 397,63 kilometer persegi yang terdiri atas 20 desa, 6 kelurahan, 40 RW, 101 RT, dan 60 Dusun. Dimekarkan menjadi Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tebing Tinggi, Eks Marga Sikap Pelabuhan.Kecamatan yang ketiga dari Kecamatan Pendopo memiliki luas wilayah ± 192,86 kilometer persegi yang terdiri atas 16 desa, 3 Kelurahan, 14 RW, 53 RT, dan 46 dusun. Dimekarkan menjadi Kecamatan Pendopo Timur.“Pemekaran kecamatan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat,” tukasnya. (SP)