Kajari Prabumulih Periksa  PPTK Dan Bendahara Kasus Penyelewengan  Dana Penanganan Covid-19

Prabumulih,Surya Post

Beberapa orang lagi akan dipanggil  oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih,untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2020.Refocusing Anggaran untuk Penanganan Covid-19 di Kota Prabumulih yang penggunaannya diduga tidak sesuai peruntukan tersebut diketahui sebesar Rp 2,9 Miliar. jaksa Negri Prabumulih saat ini telah melakukan penyelidikan kasus dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang terjadi di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Prabumulih, dengan nilai Rp 141 juta. Meski besaran nilainya tidak se-fantastis anggaran dugaan penyimpangan dana Covid-19, namun pengungkapan kasus yang ditangani jaksa ini dipastikan akan diselesaikan tahun ini.

“Untuk pihak yang sudah dimintai keterangan lebih kurang sepuluh orang saksi yang berasal dari beberapa pegawai instansi yang ada di Pemkot Prabumulih,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Pidsus Wan Susilo SH MH dan Kasi Intelijen Hendra Gunawan SH.Selain itu juga 1a menjelaskan, perkembangan dalam penanganan dua perkara tersebut, sampai saat ini tim jaksa masih melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan, seperti pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara dalam kegiatan penanganan Covid-19 tersebut.

“Untuk saat ini konsep penyelidikan masih dalam tahap pelaksanaan, ada beberapa dugaan kegiatan yang tidak tersalurkan. Sementara ini, kami sedang mengumpulkan dokumen-dokumen dan memintai sejumlah keterangan dari pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kegiatan tersebut,” terangnya.Kajari kota Prabumulih ,juga mengatakn  dari beberapa saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik, kejaksaan terkait penanganan perkara Covid-19, diantaranya adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Lalu, Bendahara Penanganan Covid-19 serta pihak-pihak yang termasuk dalam kepanitiaan pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19.

“Yang sudah kami lakukan pemanggilan yaitu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), kemudian Bendahara, dan pihak-pihak yang memang termasuk pada kepanitiaan dalam kegiatan penanganan Covid-19,” bebernya.Sementara, Inspektorat Pemkot Prabumulih diketahui telah melakukan penghitungan supaya ada nilai pastinya, sehingga dalam satu tahu berapa angka kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dugaan penyalahgunaan keuangan tersebut.Diketahui pula, untuk anggaran dana penanganan Covid-19 tersebut, bersumber dari BOK dan dana insentif berasal dari APBD Kota Prabumulih dengan nilai yang bervariasi untuk sejumlah orang penerimanya. (SP)