Kasus Korupsi Lift Kemenkop Mentok di Penerima Barang


Pejabat Pembuat Komitmen Meninggal Saat Ditahan

Bangka,Surya Post

Jaksa Penuntut Umum (JPU) melengkapi berkas perkara kasus korupsi pengadaan delapan lift di Kementerian Koperasi (Kemenkop) ke Pengadilan Tipikor Jakarta.Dua tersangka kasus ini bakal berstatus terdakwa. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kasipenkum Kejati) DKI Jakarta Waluyo menyatakan, JPU pa­da Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan telah meram­pungkan berkas dakwaan dua tersangka kasus ini.”Berkas perkara sudah diteliti dan disusun dakwaannya. Berkasnya sudah dikirim ke Pengadilan Tipikor,” katanya, kemarin.

Menurut dia, memori dakwaan itu atas nama tersangka Kasiyadi, PNSKemenkop selaku Pejabat Penerima Barang dan Samsul Bahri, Dirut PT Likotama Harum (LH), rekanan Kemenkop. “Memori dakwaan, tersangka, dan barang bukti su­dah diserahkan ke pengadillan.”Dia memastikan, dua tersangka itu akan segera berubah statusnya menjadi terdakwa. Namun, Waluyo belum bisa memastikan, kapan sidang perdana kasus ini akan digelar.Menurutnya, JPU saat ini menunggu agenda persidangan yang ditentukan pengadilan. Dia optimis, paling lambat pe­kan depan perkara ini sudah disidangkan. Prinsipnya, JPU sudah siap untuk membacakan dakwaan bagi para terdakwa.

Dikonfirmasi mengenai materi dakwaan terhadap Kasiyadi dan Samsul Bahri, dia tidak bersedia menguraikan secara spesifik. Waluyo hanya menyatakan, pokok perkara yang melilit ter­sangka berkaitan dengan proyek pengadaan lift tahun 2012.Pada proyek yang menelan anggaran total Rp 23,2 miliar itu, hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara Rp 17.430.534.091. Hampir Rp 17,5 miliar.Waluyo menandaskan, sejak awal penyidikan, jaksa men­duga, peran tersangka Samsul Bahri sebagai rekanan proyek lift Kemenkop sangat strategis. Selain terdapat dugaan kecuran­gan pada pelaksanaan teknis lelang proyek, direktur perusa­haan itu juga diduga mengatur konspirasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Bukti-bukti seputar permainan dalam proyek tersebut, bebernya, terlihat dari jenis dan spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan tender proyek.“Kualifikasi maupun kualitas barang tidak sesuai. Jauh di bawah standar yang tertera dalam dokumen lelang,” ucapnya.Lantaran itu, lanjut Waluyo, ter­sangka dari pihak swasta ini ber­hasil mendapat keuntungan yang cukup besar. Namun, saat diminta menjabarkan, berapa nominal uang yang masuk ke kocek tersangka Samsul Bahri, Waluyo mengaku tidak tahu persis. Demikian hal­nya saat diminta mengemukakan aliran dana hasil kejahatan yang diduga didistribusikan kepada oknum di Kemenkop.Selebihnya, Waluyo menerangkan, peranan Kasiyadi se­laku penerima barang dinilai tidak cakap dalam memeriksa dan meneliti barang. “Dia lalai menjalankan tugas selaku penerima dan pemeriksa barang.”

Waluyo pun tidak mengetahui, apakah kelalaian Kasiyadi di­picu oleh tekanan pihak tertentu maupun dilatari kesengajaannya sendiri.Menurutnya, penyidikan kasus ini ke internal Kemenkop terhenti sampai pada tersangka Kasiyadi. Sebab, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek ini, Hasnawi Bachtiar meninggal dunia saat menjalani penahan perkara korupsi proyek video­tron Kemenkop di LP Cipinang. Seperti diketahui, Hasnawi juga disangka Kejati DKI terlibat kasus videotron.
“Penyidikan kasus ini ter­henti karena satu tersangka yang merupakan kunci dari pelaksa­naan proyek lift di Kemenkop, meninggal dunia,” ucap bekas Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Bekasi ini.Jadi, lanjutnya, status tersangka terhadap Hasnawi Bachtiar batal demi hukum. Kejaksaan pun tidak bisa menggali dugaan keterlibatan pihak yang lebih tinggi di Kemenkop. Sebab, sambung Waluyo, bukti-bukti untuk menyeret pejabat di atas PPK tidak cukup.

Kilas Balik
Taksiran Kejaksaan Tinggi DKI Ada Selisih Harga Rp 19 Miliar

Dugaan korupsi ini, bermula dari pengadaan delapan unit lift senilai Rp 23,2 miliar pada 2012. Namun, PT Karunia Guna Inti Semesta dan PT Likotama Harum melakukan penyelewengan.Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta M Adi Toegarisman menyatakan, dalam proyek ini disepakati pengadaan delapan lift. “Sesuai kontrak, memang betul barang itu ada. Cuma dari kualitas, hasil penye­lidikan kami, barang itu adalah rakitan yang harganya jauh ber­beda dengan nilai kontrak.”Dia menambahkan, meka­nisme pengadaan delapan lift itu seharusnya merupakan satu kesatuan atau paket per unitnya. Namun pada kenyataannya, pengadaan delapan lift tersebut dilakukan sepotong-sepotong. Dengan kata lain, pengadaannya dilakukan dengan cara rakitan.

“Itu proses pengadaannya merupakan barang rakitan, seh­ingga terjadi selisih harga yang sangat jauh dengan nilai pen­gadaan sebesar Rp 23,2 miliar,” ujarnya.Berdasarkan perhitungan jak­sa, anggaran yang dipakai untuk membeli lift rakitan hanya seki­tar Rp 4 miliar. Lantas, menurut Adi, terjadi selisih harga sekitar Rp 19 miliar.Setelah angka itu dipotong pajak dan lain sebagainya, lanjut Adi, semestinya ada anggaran si­sa sekitar Rp 16 miliar. Namun, menurutnya, anggaran ini tidak jelas keberadaannya alias hilang. “Jadi, kami perkirakan kerugian negaranya sekitar Rp 16 miliar,” tandasnya.Dari hitung-hitungan angka dugaan kerugian negara terse­but, pada Juni 2014, Kejati DKImenetapkan empat tersangka. Setelah melewati serangkaian proses pemeriksaan, Kejati memutuskan menahan para tersangka pada November 2014.

Menurut dia, penetapan ter­sangka didasarkan pada temuan bukti permulaan yang cukup selama proses penyelidikan. “Dalam penyelidikan, kami temukan bukti permulaan yang cukup, sehingga memenuhi syarat ke penyidikan.”Rangkaian penyidikan disele­saikan Kejati DKI pada 2 Maret 2015. Saat itu, Kajati menya­takan, berkas perkara tersangka Kasiyadi dan Samsul Bahri lengkap serta layak ditingkatkan statusnya ke penuntutan.Dia menambahkan, pelimpa­han tahap kedua, dilaksanakan seiring rampungnya audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit BPKP menyatakan, total kerugian negara pada proyek ini sebesar Rp 17.430.534.091.

Pada proses pelimpahan ber­kas perkara tersebut, Kasiyadi dan Samsul Bahri hadir di Kejati DKI pukul 10.00 WIB. Setelah dua jam meneliti dan menanda­tangani berkas perkara, kedua tersangka berkemeja putih itu digelandang ke Kejari Jaksel oleh tim dari Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati DKI.Lebih jauh, Adi mengatakan, pasal yang dikenakan terhadap tersangka Kasiyadi dan Samsul Bahri adalah pasal 2 juncto pasal 3 UUTipikor, dan pasal 55 KUH-Pidana.
Kasipenkum Kejati DKI Waluyo menambahkan, seiring pelimpahan berkas perkara ter­sangka Kasiyadi dan Samsul Bahri ke Pengadilan Tipikor, fokus jaksa ialah menuntaskan berkas perkara tersangka RF, Dirut PT Karunia Guna Inti Semesta.

Adi mengatakan, penyusunan berkas perkara tersangka RF su­dah masuk tahap final. “Sebentar lagi juga masuk penuntutan.”
Dia mengharapkan, penyusunan memori dakwaan untuk tersangka RF bisa berjalan cepat. Sehingga, penanganan kasus ini secara keseluruhan bisa segera tuntas.

Dia menyatakan, jaksa akan memantau jalannya sidang kasus ini. Sebab, semua fakta persidan­gan akan dijadikan masukan bagi jaksa untuk mengusut dugaan ket­erlibatan pihak lainnya.

Lebih Cepat Lebih Baik
Muslim Ayyub, Anggota Komisi III DPR

Politisi PAN Muslim Ayyub menyatakan, kejaksaan tidak sepatutnya menunda-nunda penuntasan kasus ini. Dia engharapkan, peranan para tersangka diungkap secara utuh.”Bukankan lebih cepat lebih baik? Apalagi, modus kejahatan di sini sudah sejak awal teridentifikasi,” katanya.Jadi, sangat tidak elok apabi­la, penyidik membuang-buang waktu dalam menuntaskan perkara tersebut. Dia meminta agar kejaksaan fokus meng­garap kasus ini.Jangan lagi ada berkas perkara tersangka yang tidak kunjung tuntas penyelesaiannya. Sebab secara garis besar, kon­struksi perkara ini dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yang ada.Ditandaskan, secara kasat mata keterkaitan tiga tersangka di sini sudah terlihat. Jadi, bila penyidik masih perlu waktu dalam menyelesaikan berkas perkara tersangka RF, itu mem­beri kesan adanya fakta yang disembunyikan tersangka.Atau bisa jadi, duganya, masih terbuka peluang untuk menyeret keterlibatan pihak lain. “Semoga hasil final dari penyidikan ini benar-benar maksimal. Ada kemajuan yang signifikan atau cukup mem­berikan arti.”

Setidaknya, kelambanan da­lam proses melengkapi berkas perkara di sini benar-benar dimanfaatkan untuk meng­gali fakta yang lebih spesifik. Bukan sekadar mengulangi apa-apa yang sudah diberkas dalam perkara tersangka Kasiyadi dan Samsul Bahri.Disampaikan, bila substansi berkas perkara RF tak berbeda dengan perkara Kasiyadi dan Samsul Bahri, sebaiknya ke­jaksaan segera melimpahkan dakwaan untuk tersangka tersebut ke pengadilan.

Tidak Boleh Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
Anhar Nasution, Ketua Umum LBH Fakta

Ketua Umum LBH Fakta Anhar Nasution mengingat­kan, proses penegakan hukum tidak boleh memberi kesan tebang pilih. Prinsip ini ideal­nya senantiasa dikedepankan oleh penyidik kejaksaan, ke­polisian, maupun KPK.Menurut dia, dugaan keter­libatan oknum Kemenkop da­lam kasus korupsi proyek lift, semestinya diusut tuntas. Bila diperlukan, kejaksaan tidak boleh ragu dalam memanggil maupun memeriksa siapa pun pejabat saat itu.”Alasan kejaksaan tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk memeriksa pet­inggi Kemenkop saat itu, perlu dikaji. Cukup masuk akal atau tidak,” katanya.Adanya tersangka kunci yang meninggal dunia, diakuinya menjadi hal yang menghalangi proses penyelesaian perkara secara utuh. Dia bilang, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah proses penegakan hukum. “Kalau itu yang terja­di, penyidikan jaksa saya rasa sudah maksimal,” tuturnya.

Dia berharap, jaksa sudah berusaha mengoptimalkan penyidikan. Jadi, apapun hasilnya, hal itu sudah bisa dikategorikan sebagai hasil yang baik.Yang paling penting lagi, ucapnya, kejaksaan mesti berusaha tidak tebang pilih. Dalam artian, sama sekali tidak memberi pengecualian kepada para pihak yang diduga terkait perkara.“Inti sesungguhnya adalah, penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.Jika hal ini yang terjadi, ma­ka sudah waktunya Kejaksaan Agung maupun KPK mensuper­visi penyidikan kasus ini.(Rmol.com)




Tinggalkan Balasan