Kejati Sumsel Di Duga Dampingi Proyek Siluman

Palembang, Surya Post – Pekerjaan Penataan Kawasan Monpera Kota Palembang yang kini tengah berlangsung dikerjakan di tengah pusat kota Palembang di senyalir tanpa memasang papan proyek.

Berdasarkan Investigasi MAKI Palembang kelapangan ( Minggu 25/10/2020) tidak terlihat papan proyek ,tapi yang di pamerkan oleh pihak pemborong kepada masyarakat kota Palembang spanduk kecil yang bertuliskan ” Proyek Ini di dampingi Kejaksaan Tinggi Sumatera selatan “.

Terkait dengan itu sangat aneh,sejak TP4D secara resmi di hapuskan akhir 2019, rupanya pihak jaksa tinggi Sumsel punya program baru untuk mengamankan pekerjaan pemerintah yang baru di ketahui publik pasca bubarnya TP4D, dengan tujuan dan maksudnya tidak mengerti.

Menurut Boni Belitong, keanehan ini sangat jelas, mengapa tidak di sejajarkan pemasangan spanduk itu, malahan pihak pemborong lebih menonjolkan spanduk milik jaksa yang dasar hukum patut di pertanyakan. Dibandingkan dengan papan proyek yang jelas dasar hukumnya di RAB di anggap remeh oleh pemborong

Mengulas pekerjaan penataan kawasan Monpera kota Palembang tahun ini menggunakan APBD TA 2020 Provinsi Sumatera Selatan besar Rp. 8,6 M melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan pemantau MAKI Sumbagsel pekerjaan konstruksi penataan kawasan Monpera ini di senyalir sangat misterius, karena sangat tertutup rapat di kelilingi kepingan seng agar tidak terpantau publik dengan adanya dampingan jaksa tinggi.

Menurut pihak MAKI Palembang para penegak Hukum yang sekarang mendampingi proyek itu perlu ketahui tahun 2019 di lokasi ini sudah lakukan penataan Taman Monpera oleh DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG dengan pagu sebesar Rp. 500 juta melalui CV. Argy yang beralamat Jalan DI Panjaitan Lr, Murni Bagus Kuning.

“Tapi hasilnya proyek tersebut yang terlihat nyata hanyalah beberapa kursi besi taman sepanjang jalan, mestinya pihak jaksa tinggi harus jeli dengan semua itu, karena lapdu nya sudah masuk ranah mereka, tapi apa hendak dikata proyek baru satu tahun ini di timpa lagi dengan proyek raksasa milik provinsi hingga hilang jejak pekerjaan kota tahun 2019 tersebut,” papar Boni Belitong Ketua MAKI Palembang kepada wartawan

Selanjutnya Deputi MAKI Sumbagsel kepada awak media , Minggu (25/10/2020) mengatakan, Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek,” kata Ir Feri Kurniawan .

” Tapi Aneh dalam pekerjaan ini pihak pemborong lebih menonjolkan spanduk yang bertuliskan pekerjaan ini dalam pendampingan pihak Kajati Sumsel yang di senyalir membuat mereka aman dari mendahului papan proyek yang ada aturan resmi dalam kontrak kerja yang resmi kepada pemerintah,” ujar Ir.Feri Kurniawan

“Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek, Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,” ungkapnya.

“Isi papan proyek, diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Menurutnya, tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres. Tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik

“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan kan milik masyarakat juga, Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak digubris ya sebaiknya diberi sanksi,” pintanya.

Sementara itu, tidak adanya papan proyek di lokasi pekerjaan memunculkan berbagai pertanyaan, salah satunya terkait sumber dana yang digunakan untuk proyek yang saat ini mulai berlangsung , apakah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana lain semisal Dana APBN

“Persoalan seperti ini dampak dari tidak transparansi. Kalau terpasang papan proyek dan disebutkan sumber dananya tidak akan menimbulkan prasangka ini itu,”ucapnya.

”Sangat aneh pihak jaksa yang di duga punya jagoan proyek tidak menegur pihak pemborong terkait papan proyek ini padahal itu sangat jelas kekuatan hukumnya dari pada posisinya selaku pendamping dalam proyek tersebut, mungkinkah para jaksa selaku pendamping itu hanya gratis atau cuma cuma, jika dibayar di mana posisi anggarannya dalam kontrak kerja,” papar Feri
Terlepas apapun itu sumber dana yang digunakan, baik dari APBN atau APBD, papan proyek tetap harus dipasang.

Menurutnya, transparansi anggaran ini untuk menghindari terjadinya jika atau andai kata ada double anggaran pada satu pekerjaan yang tengah dikerjakan, dengan ini kami mendesak APH memeriksa proyek tanpa papan plang,” tandasnya (red)