KPK Diminta Arahkan Peralatan Sadapnya Ke Sum-Sel, Pelaku Korupsi Rami-Rami Melakukan PK, Vonis Anas 14 tahun Penjara Jadi 8 tahun Penjara

Palembang,Surya Post

Penomena Pengurangan Hukuman Penjara bagi pelaku korupsi di Indonesia mendapat sorotan tajam dari berbagai organisasi Kemasyarakatan. Diketahui tak kurang dari 24 pelaku korupsi telah melakukan PK (Peninjauan Kembali) dan saat ini telah mendapatkan Pengurangan Hukuman Penjara, salah satu dari orang yang melakukan PK dan telah mendapat pengurangan Hukuman Penjara adalah Anas Urbaningrum mantan Anggota DPR RI yang juga mantan Ketua salah satu Partai Besar di Indonesia.Anas yang sebelumnya sudah divonis 14 tahun penjara, mendapat pengurangan sebanyak 6 tahun penjara setelah melakukan PK artinya Anas hanya menjalani 8 tahun kurungan penjara. Penomena ini membuat Jeki Firli Ketua Organisasi Generasi Muda Parmusi Sumatera-Selatan Angkat bicara, Jeki menyesalkan hal yang seperti ini terjadi di Bumi Pertiwi Indonesia.

“Saya tidak mengenal Anas apalagi untuk benci kepadanya, Namun saya menyayangkan system hukum yang berlaku, sehingga apa yang telah terjadi saat ini sangat tidak manusiawi. Seharusnya Indonesia telah menerapkan batasan hukuman minimal yang tinggi bagi pelaku korupsi di Indonesia.” ujar Jeki Firli Penuh Sesal.Jeki Firli menambahkan, “Pelaku korupsi diatas satu milyar seharusnya dihukum minimal 15 tahun penjara dan tidak ada pengurangan dalam bentuk apa pun, sedangkan batasan hukuman terendah untuk pelaku korupsi di bawah satu miliar di Vonis 10 tahun penjara tanpa ada pengurangan dalam bentuk apa pun.”

“Dengan demikian Yang Mulia Hakim Sudah Pasti Terkunci dengan adanya aturan Perundang Undangan yang seperti itu, Persoalan nya adalah pembuktian bahwa Terdakwa kasus Korupsi bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana korupsi, hanya itu saja.” ucap Jeki Firli sembari terus memutar Tasbih di tangan kananya.Di tempat terpisah Mahendra Adi Saputra Sekretaris APP-DPR (Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat) Juga menyesalkan pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi melalui PK (peninjauan kembali), Sekalian saja para pelaku korupsi itu dibebaskan ujar nya berapi-api.

Mahendra mengatakan Pengurangan Hukuman Penjara Melalui PK adalah Hak Bagi Semua Napi, Entah itu karna ada Novum Baru ataupun ada kelalaian hakim pada waktu berlangsungnya Persidangan, Namun kita ketahui bersama mereka telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan sudah saatnya negara ini membuat Regulasi yang lebih baik lagi dari yang berlaku saat ini.“Entah kapan Eksekutif maupun Legislatif  yang mempunyai peranan Penting dalam membuat Peraturan Perundang-Undangan di Negara ini untuk membuat aturan hukum yang memberi efek Takut bukan sekedar Efek Jera, Saya Sepakat dengan GM Parmusi adanya batasan hukuman yang tinggi bagi Pelaku Korupsi dan tidak adanya pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi.” ujar Mahen Penuh Harap.

“Wabah Korupsi saat ini bukan hanya mengenai Moralitas Pemegang Kebijakan, tapi sudah merupakan sebuah Budaya dan sudah sangat mengakar, Jika Seandainya  kembali Peralatan KPK itu di arahkan ke wilayah sumatera selatan tak menutup kemungkinan KPK akan dapat Menangkap Pelaku Korupsi yang lain, Entah itu eksekutip maupun legislative.” ucap Mahendra.Mahendra juga Penuh Keraguan terhadap Penjara yang ada saat ini, tak menutup kemungkinan pelaku korupsi dapat keluar masuk penjara seenaknya, oleh karna itu mahen juga meminta Menkum Ham, untuk sidak mendadak di beberapa penjara yang ada di sumatera selatan, Khususnya Penjara yang menampung Napi Koruptor. Dan sudah saatnya Negara Indonesia untuk membuatkan penjara khusus di salah satu pulau untuk menampung semua  Pelaku Korupsi dari berbagai daerah di Indonesia. (Berita Rakyat Sumatera)