LPK-RI Unjuk Rasa Ke Kejati Sumsel Tuntut Periksa Dugaan Korupsi Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang

 

Palembang, Surya Post. Co – Orasi dari organisasi masyarakat dalam Aksi unjuk rasa dilakukan Lembaga Pemantau Korupsi Republik Indonesia (LPK-RI) puluhan massa tersebut mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa (15/12) Sumber Andre PS.

LPK-RI menuntut Kejati Provinsi Sumsel untuk memeriksa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.

LPK-RI memberikan laporan pengaduan ke Kejati Sumsel terkait adanya indikasi KKN pada beberapa kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang pada proyek APBD T.A 2019 dan APBD T.A 2020 Diantaranya sebagai Berikut:

Pengadaan Peralatan Pendidikan Interaktif dan Digital SMP Negeri APBD Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 5.088.490.000, APBD T.A 2019, yang dilaksanakan oleh PT. CAHAYA MULIA BERSINAR. Pengadaan Kanopi Rangka Baja Dinas Pendidikan Kota Palembang, dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.885.450.308,94 APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. LITRA DALA.Meubiler Ruang Kelas SD Negeri untuk Ruang Kelas baru APBD 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 11.806.103.100,00 APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh PT. INTI CITRA ADHITAMA. Meubiler Ruang Kelas SD Negeri untuk Peremajaan APBD 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 16.823.360.400,00, APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh PT. INTI CITRA ADHITAMA.Meubiler Ruang Kelas SMP Negeri untuk Peremajaan APBD 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 4.045.184.000,00, APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI ABADI. Meubiler Ruang Kelas SMP Negeri untuk Ruang Kelas Baru APBD 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 6.438.300.000,00 APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI ABADI.Pengadaan Peralatan PJOK SD DAK fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.487.373.800,00, APBD T.A 2020 yang dilaksanakan CV. SURYA LAYA.Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.339.423.800,00, APBD T.A 2020 yang dilaksanakan oleh CV. SRIWIJAYA BAKTI. Pengadaan Peralatan PJOK SMP DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 734.491.450,00, APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. SURYA LAYA. Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 3.988.020.960,00, APBD T.A 2020 yang dilaksanakan oleh CV. SRIWIJAYA BERDIKARI.Pengadan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.679.289.800,00 APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. REZEKI ABADI. Pengadaan Sarana Seni Budaya SMP DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 671.380.160,00 APBD T.A 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Tri Putra Sriwijaya.Pengadaan Peralatan Seni Budaya SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 1.511.356.770,00, APBD T.A 2020 yang dilaksanakan oleh PT. Tri Putra Sriwijaya. Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.678.759.160,00, APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh CV. ROMBES JAYAPengadaan Alat Kesenian Tradisional SD DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 6.749.424.000,00 APBD T.A 2020, yang dilakanakan oleh CV. ROMBES JAYA. Pengadaan Alat Kesenian tradisional SMP DAK Fisik Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 539.404.140,00 APBD T.A 2020, yang dilakanakan oleh PT. Tri Putra Sriwijaya.Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMP Negeri APBD Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 3.578.113.000,00 APBD T.A 2020, yang dilaksanakan oleh PT. ARKHAN PUTRA MANDIRI.Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SD Negeri APBD Tahun 2020, dengan pagu anggaran senilai Rp. 4.964.025.000,00 APBD T.A 2020. Yang dilaksanakan oleh FAIRAH NUANA GEMILANG.

Dalam Orasinya Rahmat Sandi selaku Koordinator lapangan LPK-RI mengatakan untuk Kejati Sumsel segera bertindak dan mengusut tuntas dugaan KKN yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang. “Kami minta usut tuntas dugaan KKN yang ada di Dinas Pendidikan Kota Palembang dan beberapa proyek yang kami nilai diarahkan Disdik Kota Palembang yang merugikan negara,” ungkap Sandi dalam orasinya.

Dayat selaku Koordinator Aksi mengatakan Mendukung Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Kota Palembang,

Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang dalam hal ini Aspidsus Kejati Sumsel untuk memeriksa beberapa realisasi kegiatan tersebut diatas. Diduga kuat adanya praktek perekongkolan jahat yang mengarah pada penyimpangan. mulai dari proses lelang yang terindikasi sudah diarahkan pemenangnya, sehingga meskipun lelang bersifat terbuka secara online namun diduga tetap saja ada jatah paket terhadap rekanan tetap di Dinas Pendidikan Kota Palembang.

Juga Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalm hal ini Aspidsus agar memanggil dan memerika Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan Pelaksana kegiatan untuk dimintai keteranganya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Di akhir unjuk rasa Khirdiman, SH MH sebagai Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel menerima pernyataan sikap dari LPK-RI akan diteruskan ke pimpinan dan akan ditindak lanjuti sesegara mungkin.
“kami terima pernyataan sikap dari LPK-RI ini, nanti akan saya teruskan ke pimpinan dan sesegara mungkin akan kami tindak lanjuti apabila dugaan tersebut melakukan tindakan KKN akan kami hukum seberat-beratnya,” jelas Khirdiman. (Es/red)