MAKI Sumsel Minta Kejati Aktif Tangani Kasus Korupsi

Palembang,Surya Post

Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Sumsel menyoroti kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang dinilai masih banyak pekerjaan rumah terutama dalam ungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkesan jalan di tempat.Hingga di pengujung tahun 2020, MAKI mencatat puluhan kasus dugaan korupsi besar di Sumsel yang dilaporkan belum juga ada perkembangan signifikan atau belum tuntas hingga saat ini.Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ir Feri Kurniawan selaku Deputi MAKI Sumsel, yakni kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional (KONI) yang dilaporkan dari tahun 2017 oleh MAKI Sumsel dengan dugaan kerugian negara kurang lebih Rp285 miliar.

“Kasus terbesar yang pernah dilaporkan dari tahun 2017 lalu yakni dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel dugaan kerugian mencaai ratusan miliar, sampai tiga kali ganti Kajati belum juga ada hasilnya,” kata Feri diwawancarai pewarta saat menghadiri salah satu sidang di PN Palembang, Selasa (22/12).Tidak hanya itu, masih menurut Feri, ada sejumlah kasus dugaan korupsi lain lamban ditangani oleh Kejati Sumsel, diantaranya yakni yakni kasus mega korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel.“Kasus dugaan korupsi jual beli gas PDPDE Sumsel yang dilaporkan pada tahun 2018 dugaan kerugian awal Rp1,7 triliun, sekarang dibawah Rp500 Miliar, sprindik September 2019 namun sudah setahun lebih audit dari BPK RI belum juga keluar,” bebernya.

Menurut catatan laporan MAKI Sumsel, ada beberapa laporan lagi yang masih dalam penanangan Kejati Sumsel yakni dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring yang mangkrak dengan nilai Rp130 miliar tahun anggaran 2016-2017.Dengan banyaknya perkara dugaan korupsi, tambah Feri, banyak menjerat beberapa pejabat dan petinggi di provinsi Sumsel yang belum dituntaskan oleh pihak Kejati Sumsel. MAKI berharap di pengujung tahun 2020 ini ada dua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan.“Kami menilai penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejati Sumsel lambat, bahkan sudah tiga kali pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) belum ada progresnya, MAKI berharap sebelum berakhir tahun ini. Minimal ada dua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan,” tegas Feri.

Sementara itu, mengutip dari pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin baru-baru ini mengancam akan memutasikan jajarannya di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang belum menangani perkara korupsi.Bahkan Burhanuddin menyebut jangan kaget apabila Asisten Tindak Pidana Khusus, maupun Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus yang menerima surat mutasi dalam waktu dekat ini.Hal itu diungkapkan Jaksa Agung, berdasarkan hasil evaluasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), masih ada satuan kerja yang belum menangani kasus korupsi.Dikonfirmasi terpisah mengenai hal itu, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH mengatakan semua perkara yang dilaporkan masih dalam proses.“Tentunya semua itu masih dalam proses yang artinya saat ini laporan tersebut masih berproses,” jelasnya dalam pesan singkat WhatsApp. (Sumeks)