Minta Lahannya Dikembalikan, Warga Dari 13 Desa Unjuk Rasa

ilustrasi DemoLahat, Surya Post.

Terkait sengeketa lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejaterah (SMS) Warga dari 13 desa di wilayah

Kecamatan Kikim Barat, Kikim Selatan, dan Kikim Tengah kembali mendesak pemerintah setempat guna minta ratusan hektar lahan yang telah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh pihak PT SMS itu dikembalikan kepada warga, sebab lahan tersebut diklaim warga berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT. SMS

“Jika pemda ada niat untuk menyelesaikan masalah ini, kami tunggu. Karena kami tidak tahan lagi,” tegas Firdaus, seorang perwakilan warga saat pertemuan di operation room Kantor Bupati Lahat, Rabu (6/5).

Dia menuturkan, dalam aksi panen massal kelapa sawit di lahan sengketa itu pada hari  Selasa (5/5), warga bermaksud menuntut pengembalian lahan dalam HGU maupun diluar HGU, kemudian  tidak ada perpanjangan izin bagi PT. SMS di wilayah tiga kecamatan tersebut, dan menyegel aktivitas perusahaan, kecuali unsur-unsur logistik, terutama anak-anak sekolah, kesehatan, karyawan keluar masuk tidak dihalangi.

“Mulai hari Selasa (5/5) kemarin, penyegelan akan terus berlanjut sampai ada kesepakatan antara pemda, perusahaan, dan masyarakat,” tegasnya. Selain itu, pihak perusahaan harus menimbun kembali atau memperbaiki jalan umum yang rusak akibat aktivitas perusahaan, karena jalan itu bukan jalan perusahaan.

Warga juga sepakat tidak akan memportal jalan akses menuju perkebunan sawit milik  PT. SMS, selama tidak ada aktifitas dari PT SMS.

Akan tetapi, jika masih ada aktivitas perusahaan, maka warga  13 desa itu akan melakukan aktivitas serupa di atas lahan yang bersengketa.

Masyarakat juga merasa dipermainkan, sebab harusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki arsip, kenyataannya mereka meminta pengukuran ulang. Hanya saja, Kepala Kantor BPN Lahat Arifin Nur menyatakan, yang dilakukan bukanlah pengukuran ulang, melainkan pelacakan tapal batas.

Tim juga masih bekerja dan akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya. Sehingga dirinya enggan dikatakan memperlambat atau tidak melayani masyarakat. “Kami akan segera membuat peta pelacakan batas bukan pengukuran ulang,” Arifin Nur.

Sementara perwakilan managemen PT. SMS, Fitrizal mengungkapkan, sesuai kesepakatan pada pertemuan tanggal 31 Maret 2015 lali,  pihaknya dari perusahaan berkomitmen ingin masalah ini cepat selesai.

“Hasil pelacakan batas, tolong ditunjukkan areal dan batasnya kepada kami dan masyarakat. Sehingga jika hasil sudah disampaikan, kita bisa sama-sama berkomitmen menerimanya,” harapnya.

Sedangkan Asisten I Setda Pemkab Lahat, Ramsi menyatakan, Pemkab Lahat tidak dapat memutuskan, dan  hanya memfasilitasi saja.

“Jika telah 3 kali memfasilitasi di tingkat kecamatan tidak selesai, maka dilanjutkan 3 kali di tingkat kabupaten, lalu ke DPRD. Dan, jika masih tidak selesai, kami mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur hukum,” tandasnya(jn/net)




Tinggalkan Balasan