MPR Minta Semua Visi Misi Calon Kepala Daaerah Berpedoman Nilai Pancasila

Jakarta,Surya Post

Bangsa Indonesia bakal menggelar Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Ada sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten yang akan menggelar pesta demokrasi di tingkat lokal itu. Setiap calon kepala daerah (Cakada) pun diwajibkan untuk mengajukan visi dan misi mereka kepada publik sebagai bagian dari kegiatan kampanye.Untuk itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menegaskan, agar para Cakada di seluruh Indonesia wajib mempedomani Pancasila serta visi dan misi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menyusun visi, misi dan programnya yang nantinya akan didaftarkan kepada Komisi Pemilihahan Umum (KPU).“Visi dan misi NKRI diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ini tidak bisa ditawar,” ujar Ahmad Basarah, saat tampil sebagai keynote speaker mewakili Ketua MPR Bambang Soesatyo, sekaligus sebagai pembahas dalam Webinar Nasional yang diselenggarakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Senin (31/8).Tampil dalam Webinar Nasional yang bertema “Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah” itu antara lain Mendagri Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph. D., Ketua KPU RI Arief Budiman, Ketua Umum AIPI Dr. Alfitra Salamm, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI), Prof. Muhammad, serta penggiat Pemilu Jeirry Sumampow dan Khoirunnisa Nur Agustyati serta moderator mantan komisioner DKPP Nur Hidayat Sardini.

Dalam presentasinya yang disaksikan langsung oleh hampir 450 peserta Webinar secara nasional, Ahmad Basarah menjelaskan bahwa saat mengajukan visi, misi, dan program kerja, para Cakada masih membuatnya dalam kerangka kedaerahan yang bersifat sektoral dan hanya berorientasi kepada keinginan “pasar suara”.Semua itu terjadi, kata doktor bidang hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang itu, lantaran semua Cakada masih merujuk pada Peraturan KPU RI Nomor 3 tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf q yang awalnya berbunyi : “Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon.”

Padahal, jelas Ketua DPP PDI Perjuangan itu, dalam rangka menjamin kesatuan arah dan kesinambungan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka NKRI, para Cakada itu mestinya membuat naskah visi, misi dan program kerja mereka semuanya mengacu, selaras, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.“Dengan begitu, arah, kebijakan dan program kerja para kepala daerah di seluruh Indonesia akan selaras dengan arah, kebijakan, dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang ketika berkampanye mereka pun diwajibkan membuat visi dan misi NKRI dan berpedoman pada Pancasila saat berkampanye serta berbasis riset dan inovasi,” ujarnya.

Pendapat Ahmad Basarah itu kemudian disetujui bahkan dimasukkan dalam poin keenam dari tujuh poin “Rekomendasi Hasil Webinar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Tentang Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah” yang ditandatangani oleh delapan narasumber. Webinar Nasional ini memang diselenggarakan oleh AIPI, bekerjasama dengan MPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.Dalam rekomendasi itu, Webinar Nasional itu juga menyampaikan bahwa Pemilu harus menjadi bagian integral untuk mencapai Tujuan Negara dan Memperkuat NKRI. Visi dan Misi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada harus dibuat dalam rangka mencapai Tujuan Negara, melaksanakan Pilar Demokrasi, dan mewujudkan Sistem Politik dan Pemerintahan yang efektif.

Dalam bagian lain, rekomendasi itu juga menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilakukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan karena itu wajib berpedoman pada nilai-nilai Ideologi Pancasila, Visi dan Misi NKRI, serta menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.“KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dalam jajaran masing-masing diharapkan selaras dan mendukung gagasan MPR RI dan Pemerintah untuk menegakkan implementasi Visi dan Misi NKRI melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” tulis rekomendasi itu.(Sumeks)