Pembangunan di Wilayah PerbatasanTerhambat Masalah Tapal Batas

Palembang, Surya Post.

Permasalahan tapal batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin memiliki dampak terhadap pembangunan. Akibatnya, pembangunan wilayah perbatasan akan menjadi terhambat.

Aksi warga Tegal Binangun yang tergabung dalam Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu (Tegal Binangun) di Kantor Gubernur yang dilanjutkan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (23/4), bahkan menyuarakan klaim Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin terhadap wilayah tersebut karena faktor pesatnya pembangunan.

Disana, telah berdiri sebuah Mall dan banyaknya perumahan yang kini sedang gencar dibangun. Sementara akses jalan kini sudah tak seperti dulu lagi yang mempunyai banyak lubang. Semua itu disebut massa tanpa adanya sumbangsih Pemkab Banyuasin.

Dengan fakta demikian, warga keukeuh Tegal Binangun tetap menjadi bagian dari Kota Palembang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang juga berharap agar aspirasi warga disikapi pemerintah secara bijak dengan mempertimbangkan dampak sosial maupun pembangunan.

Dan untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Palembang Pomi Wijaya menyarankan agar DPRD Palembang dan DPRD Banyuasin duduk bersama, termasuk juga DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang berbatasan langsung dengan Ibukota Sumsel.

“Alangkah baiknya jika tiga parlemen (DPRD Palembang, Banyuasin dan OI) duduk bersama. Karena permasalahan ini tidak hanya terhadap Palembang dan Banyuasin tetapi juga bisa menimbulkan dampak yang sama terhadap OI yang berbatasan langsung,” kata Pomi.

“Kami usulkan untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) inisiatif agar tapal batas antar wilayah tidak menimbulkan persoalan lagi,” ungkapnya(jn/net)




Tinggalkan Balasan