Pemerintah Pusat & DKI Termasuk TNI – Polri Bersatu Tangani Virus Corona

Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No. 328 tahun 2020 berisi pembentukan gugus tugas baru.

Jakarta,Surya Post

Pemerintah melinatkan TNI AD dan Kepolisian Republik Indonesia  dalam melakukan penanggulangan virus corona. Pilibatan dilakukan di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  melalui (forkopimda).Kodam Jaya TNI AD, POLDA Metri Jaya, Kejaksaan dan Pengadilan Tinggi akan turut bergabung dalam gugus tugas.  Ini terkait dengan keputusan Presiden Jokowi yang menerbitkan Keppres No. 7 tahun 2020 menggantikan Pergub DKI No. 291 tahun 2020.Mantan Ketua Tim Reaksi Cepat Covid-19 19 Jakarta Catur Laswanto di Balai Kota, Selasa (17/3-2020), menegaskan, langkah dengan melibatkan tim gugus mengikutsertakan TNI, Polri, sehingga Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi dan juga Pengadilan Tinggi, terlibat dalam kegiatan ini.

Pelibatan TNI, Polri, Kejati dan Pengadilan Tinggi baru kali ini dilakukan.  Dilansir Detik.com, dalam tim sebelumnya, keanggotaan hanya diisi oleh PNS dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkunga Pemprov DKI Jakarta.Catur mengatakan gugus tugas yang baru juga akan melibatkan unsur yang mewakili asosiasi bidang kesehatan serta media dan kehumasan. “Diharapkan penanganan Covid-19 bisa lebih cepat lagi,” kata Catur.

Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan

Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan guna menggantikan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanggulangan virus corona di ibu kota. Dengan demikian, keanggotaan dan tindakan penanganan corona di Jakarta harus mengikuti keputusan Jokowi.Guna menjalankan keputusan Jokowi tersebut, Anies menerbitkan Peraturan Gubernur No. 328 tahun 2020 berisi pembentukan gugus tugas baru.  “Tim ini diselaraskan, disesuaikan dan dibentuk tim baru. Pergub 328 Tahun 2020 yaitu gugus tugas percepatan Covid-19 di DKI,” kata Catur, Selasa (17/3) seperti diberitakan, CNN Indonesia.

Indonesia Mengakui Masih Bebas Virus Corona

Pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Masa darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020.“Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020,” demikian bunyi putusan BNPB yang diteken Kepala BNPB Doni Monardo dalam surat keputusan yang diterima wartawan, Selasa (17/3/2020).Pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia. Masa darurat ditetapkan hingga 29 Mei 2020.

“Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020,” demikian bunyi putusan BNPB yang diteken Kepala BNPB Doni Monardo dalam surat keputusan yang diterima wartawan, Selasa (17/3/2020).Surat keputusan ini ternyata telah diteken sejak 29 Februari 2020. Berikut ini bunyi keputusan tersebut selengkapnya:

Kesatu: Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.Kedua: Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.Ketiga: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Keempat: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinyaAda sejumlah perubahan sejak Jokowi menerbitkan Keppres. Misalnya, ketua gugus tugas penanggulangan virus corona yang baru diketuai oleh Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah menggantikan Catur Laswanto. Saefullah sekaligus merangkap sebagai ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebelum Keppres terbit, tim penanganan corona di DKI Jakarta didominasi oleh PNS dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kini, mengikutsertakan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dari TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi serta Pengadilan Tinggi.Sejak virus corona merebak di Indonesia, ada perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sejumlah pengamat kebijakan publik dan politik menilai Anies lebih transparan ketimbang pemerintah pusat. Kebijakan ini, adalah guna membantu Anies dalam menjalankan operasional, agar tidak ada masalah di lapangan seperti kemarin sampai ada bus yang kurang dan antrian panjang. Tidakan Anis, sekalipun demikian banyak pihak mengatakan cukup bagus.Sejauh ini, telah ada 172 orang yang positif terjangkit virus corona. Pemerintah pusat menyatakan paling banyak ditemukan di DKI Jakarta lantaran banyak pintu masuk dari berbagai daerah dan mobilitas penduduk yang tinggi.( CBNI NEWS )